Kamis, 19 Nov 2026 05:12 WIB

Pembangunan Tak Jelas, DPRD Surabaya Nilai Pengelolaan Pasar Keputran Bermasalah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 20 Jan 2026 16:05 WIB
Foto: Rapat hearing Komisi B DPRD Surabaya terkait pasar (Ade)
Foto: Rapat hearing Komisi B DPRD Surabaya terkait pasar (Ade)

selalu.id – Komisi B DPRD Surabaya menyoroti pengelolaan Pasar Keputran Selatan yang dinilai bermasalah, menyusul pembongkaran bangunan pasar tanpa kejelasan proses pembangunan lanjutan. Hingga kini, pedagang masih berjualan dalam kondisi terbatas tanpa kepastian relokasi maupun pembangunan pasar.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyatakan persoalan di Pasar Keputran Selatan seharusnya tidak berlarut hingga masuk ke ranah DPRD apabila komunikasi dan pembinaan pedagang berjalan dengan baik di tingkat pengelola.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

“Pasar itu ekosistem. Ada pedagang, pembeli, dan pengelola. Kalau sinerginya berjalan, persoalan tidak akan sebesar ini. Yang kami lihat justru pembinaan pedagang tidak harmonis,” ujar Budi Leksono usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (20/1/2026).

 

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Ade)Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Ade)

Ia menilai lemahnya komunikasi menjadi akar persoalan. Menurutnya, dalam berbagai kebijakan seperti penataan Tempat Penampungan Sementara, Instalasi Pengolahan Air Limbah, hingga rencana pembangunan pasar, pedagang tidak dilibatkan secara menyeluruh.

“Pedagang ini seperti hanya menjadi objek. Penjelasan dari pengelola tidak komprehensif, sehingga memicu ketidakpercayaan,” katanya.

Komisi B juga menyoroti proses pembangunan pasar yang hingga kini belum memiliki kepastian. Meski bangunan pasar telah dibongkar, belum ada kejelasan terkait proses lelang maupun penetapan pemenang tender.

“Bangunannya sudah dibongkar, tapi kontraktornya belum jelas. Akibatnya pasar menjadi tidak tertata dan pedagang yang paling dirugikan,” ujar politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Buleks itu.

Ketidakpastian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pedagang. Aktivitas jual beli terganggu dan penghasilan menurun karena keterbatasan fasilitas dan kondisi berjualan yang tidak memadai.

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Budi Leksono menegaskan, apabila persoalan ini merupakan bagian dari kinerja pengelola pasar, maka seharusnya dapat diselesaikan di tingkat manajemen tanpa harus berlarut-larut.

“Kalau ini soal kinerja kepala pasar dan jajarannya, mestinya bisa dikondisikan. Tidak perlu sampai ke DPRD,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Komisi B DPRD Surabaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelola Pasar Keputran Selatan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pembinaan pedagang.

“Evaluasinya bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem dan pola komunikasinya,” tegasnya.

Keluhan juga disampaikan perwakilan pedagang. Hafid, pembina pedagang Pasar Keputran Selatan, membantah anggapan bahwa pedagang meminta penertiban Pedagang Kaki Lima.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Kami tidak pernah meminta Pedagang Kaki Lima dibongkar. Kalau memang ada aturan, silakan ditegakkan. Jangan pedagang yang terus disalahkan,” katanya.

Ia menyebut pedagang hanya menginginkan kepastian tempat usaha dan kondisi berjualan yang layak. Namun hingga kini, fasilitas dasar pasar, terutama ketersediaan air bersih, masih belum memadai.

“Air sangat dibutuhkan, terutama untuk pedagang unggas. Sumur bor lama tidak maksimal,” ujarnya.

Bahkan, sebagian pedagang terpaksa membeli air untuk kebutuhan operasional harian karena debit air dari keran sangat terbatas.

“Keran ada, tapi debitnya kecil. Kalau dipakai beberapa lapak, langsung mati. Akhirnya pedagang beli air sendiri,” pungkas Hafid.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selain keretakan dinding yang semakin parah, warga setempat juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan yang mengganggu hingga tengah malam.

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising

Wendy menyebut sedikitnya 30 rumah di sejumlah blok Perumahan Springville Residence terdampak aktivitas proyek. Dari retakan, debu, hingga membuat bising.