selalu.id – Kenaikan tarif di Pelabuhan Tanjung Perak memicu polemik antara PT DABN selaku pengelola pelabuhan dengan asosiasi, koperasi bongkar muat, dan serikat pekerja. Komisi C DPRD Jawa Timur menilai persoalan ini masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa perlu berujung ke ranah hukum.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usulkan Bangun Tol SERR - Juanda dan Tanjung Perak
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, menyatakan bahwa hasil audiensi bersama tenaga kerja bongkar muat, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBN), serikat pekerja, koperasi TKBM, dan pemilik kapal tunda menunjukkan belum ada indikasi konflik hukum dalam polemik tersebut.
“Ini masih bisa diselesaikan secara dialog. Tidak ada potensi konflik hukum sejauh ini,” ujar Fuad kepada selalu.id, Kamis (29/5/2025).
Fuad menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara PT DABN dengan para pemangku kepentingan. Ia meminta manajemen DABN aktif berdialog dengan asosiasi dan serikat pekerja.
“Ini bukan soal sosial, tapi murni hubungan bisnis ke bisnis. Jadi pendekatannya pun harus profesional,” tegasnya.
Baca Juga: Pelindo 3 Siapkan 20 Terminal Penumpang Sambut Pemudik 2024
Selain soal tarif, pertemuan juga membahas tata kelola organisasi dan Barang Milik Daerah (BMD) milik PT DABN. Sebelumnya, perusahaan tersebut mencatatkan kerugian sekitar Rp12,5 miliar. Namun setelah dilakukan perbaikan tata kelola, kerugian berhasil ditekan menjadi sekitar Rp3,4 miliar.
Fuad menyebut perbaikan ini sebagai langkah positif yang menguntungkan banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, serta masyarakat sekitar.
Baca Juga: Dikunjungi Kapal Pesiar MV.Aidabella Italia, Pelindo 3 Promosikan Wisata Surabaya
“Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan sinergi dalam pengelolaan pelabuhan,” ujarnya.
DPRD Jatim menyatakan optimisme bahwa polemik kenaikan tarif dapat diselesaikan melalui komunikasi yang efektif, tanpa perlu terjadi gesekan antarpihak.
Editor : Ading