Kamis, 03 Sep 2026 16:27 WIB

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 01 Feb 2026 15:15 WIB
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. 
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. 

selalu.id - Persoalan alamat rumah yang tidak jelas atau numpang, masih menjadi kendala serius dalam pendataan kependudukan di Surabaya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mencatat ratusan ribu Kartu Keluarga (KK) belum terverifikasi karena warga sulit ditemukan di lapangan.

Baca Juga: Penghuni Kos Surabaya Kini Bisa Pakai Alamat Tempat Sewa untuk KK dan KTP, Berikut Syaratnya

Fakta itu mengemuka dalam Program Semut Ireng (Semua Ikut Sinau Bareng) yang digelar Dispendukcapil Surabaya untuk aparatur kelurahan dan kecamatan. 

Pada edisi ke-31, materi difokuskan pada penertiban alamat rumah yang dinilai menjadi akar persoalan administrasi kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut masih banyak bangunan yang menggunakan satu alamat untuk beberapa rumah, bahkan tanpa nomor jelas.

“Kali ini kita mengambil tema terkait dengan proses penertiban satu alamat yang terdiri dari beberapa rumah. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bangunan rumah itu merupakan identitas,” ujar Eddy, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, secara ketentuan satu bangunan seharusnya memiliki satu alamat dan satu nomor sebagai identitas resmi. Namun di lapangan, terutama di kawasan padat penduduk, satu alamat bisa dipakai banyak rumah.

“Satu bangunan atau satu rumah itu satu nomor. Nah, itu menurut ketentuan dalam rangka penataan permukiman,” jelasnya.

Ia mencontohkan temuan di wilayah Warugunung, di mana alamat sering hanya mencantumkan nama kelurahan tanpa nomor rumah atau gang. Bahkan ada alamat yang sama dengan RT dan RW identik untuk banyak KK.

Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

“Kenyataan di lapangan berdasarkan data administrasi kependudukan, masih ditemukan rumah atau bangunan yang memiliki alamat yang sama. Utamanya memang di pemukiman padat penduduk,” ungkap Eddy.

Dampaknya tidak hanya menyulitkan pelayanan administrasi, tetapi juga menghambat pendataan sosial. Dalam pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat sekitar 205.000 KK di Surabaya belum berhasil disurvei hingga 20 Januari 2026.

“Pendataan DTSEN sampai dengan 20 Januari, masih sekitar 205.000 KK yang belum dilakukan survei, karena dengan alasan mereka tidak ditemukan di lapangan,” jelasnya.

Eddy mengatakan banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.

“Jadi alamat rumah tersebut hanya sebagai numpang alamat saja. Sementara orangnya tidak diketahui mereka berada di posisi mana,” paparnya.

Baca Juga: Penjelasan Pemkot Surabaya soal Viralnya Pungutan Warga Baru di Sememi

Untuk itu, Dispendukcapil menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) guna menjelaskan mekanisme penomoran rumah sebagai identitas bangunan.

“Materi yang disampaikan terkait bagaimana proses penomoran rumah di alamat, agar memiliki identitas yang khusus terhadap warga tersebut,” ujarnya.

Penataan alamat dan penomoran rumah dinilai penting agar data kependudukan lebih akurat serta tidak lagi menyulitkan warga dalam mengakses layanan administrasi.

“Sehingga ini bisa dimasukkan di dalam data kependudukan, dan warga bisa mendapat pelayanan administrasi kependudukan yang prima,” pungkas Eddy.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Resmi Dikelola Pemkab Pasuruan, Rest Area dan Tengger Cultural Center Tosari Siap Dihidupkan

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan fasilitas penunjang wisata tersebut.

Gandeng PMI Surabaya, PT PAL Indonesia Kirim Donasi Kemanusiaan Rp83,1 Juta ke Korban Gempa NTT

Berdasarkan komunikasi dan assessment sementara tim lapangan di NTT, bantuan akan difokuskan untuk pemenuhan fasilitas dasar masyarakat terdampak.

Bahlil Mini Soccer Zona Madiun Raya Resmi Bergulir, Dibuka Laga Golkar Vs PKB

Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer 2026 Arif Fathoni mengatakan, antusiasme sekolah dan pelajar untuk mengikuti kompetisi tersebut cukup tinggi.

Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Majelis hakim dijadwalkan bakal memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV pada persidangan pekan depan guna mencocokkan fakta lapangan.

Dua Atlet Balap Sepeda SEA Games jadi Korban Pelecehan Seksual di Pacet Mojokerto

Keduanya menjadi korban aksi tidak senonoh atau pelecehan seksual di kawasan Jurang Gongso, Desa Kesimantengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Bupati Subandi Wanti-wanti Petugas Puskesmas Sidoarjo: Birokrat Sifatnya Melayani, Gak Boleh Emosi!

Bukan sekadar urusan medis, sikap para petugas hingga kelayakan fasilitas di Puskesmas dinilai sangat menentukan kualitas pengalaman berobat warga.