Kamis, 03 Sep 2026 14:18 WIB

Pemkot Surabaya Bakal Sekolahkan Anak Keluarga Miskin, Begini Syaratnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 25 Mei 2025 15:38 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya bakal membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, serta menyediakan asrama.

Wali Kota Eri Cahyadi menekankan, bantuan itu hanya diberikan jika anak-anak mematuhi aturan sederhana: harus sudah berada di rumah pada pukul 22.00 WIB.

Baca Juga: Ketika Foto Armuji Tak Dimasukkan dalam Poster Soekarno Cup 2026, Ada Apa dengan PDIP?

“Kami siap tanggung biaya sekolah, asalkan anak-anak ini mau berubah. Minimal jam 10 malam sudah di rumah. Kalau masih keluyuran, kami anggap tidak ada pengawasan dari orang tua,” kata Wali Kota Eri dalam kegiatan “Kelas Sinergi Keluarga untuk Remaja yang Lebih Baik” di Gedung Sawunggaling, Sabtu (24/5/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 500 orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah (desil 1-3) yang anak-anaknya pernah terjaring razia Satpol PP.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa perubahan perilaku remaja tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, tetapi harus dimulai dari rumah.

“Saya ingin membuka pikiran orang tuanya. Banyak yang tidak mengawasi anaknya, tidak peduli, dan itu bisa kena pasal pembiaran,” tegasnya.

Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendidikan dan pembinaan karakter untuk remaja, mulai dari Sekolah Kebangsaan, Kampung Anak Negeri, hingga Asrama Bibit Unggul.

Baca Juga: Rp1 Triliun Disiapkan untuk Penanganan Genangan Surabaya, Sasar 200 Titik Lokasi

Bahkan, tersedia kuota 200 anak untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana, serta 200 tempat tambahan untuk jenjang SMP dan SMA.

“Kalau keluarganya tidak mampu, serahkan ke pemkot. Kami sekolahkan di tempat yang layak, bukan ditaruh di penampungan semata. Ada ruang kelas, ada pendamping, dan ada masa depan,” jelas Eri.

Ia juga membantah anggapan bahwa asrama pemerintah adalah tempat hukuman. Justru, lanjutnya, tempat-tempat itu dirancang untuk menciptakan lingkungan positif dan mendidik, bagi anak-anak yang sebelumnya terbiasa hidup di jalanan, mengamen, atau terlibat perkelahian.

Menurut Eri, akar dari banyak masalah remaja adalah pola asuh yang minim kasih sayang dan perhatian. Karena itu, ia meminta agar orang tua tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemerintah.

Baca Juga: Tak Cukup Jago Manajemen, Apecsi Minta Bos Baru KBS Punya Jiwa Konservasi

“Kalau masih mampu, ya awasi sendiri. Tapi kalau tidak mampu, kami bantu. Inilah gotong royong membangun masa depan anak-anak Surabaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya Ida Widyawati menyampaikan, pihaknya langsung bergerak cepat untuk menindaklanjuti arahan wali kota, termasuk mengikutsertakan orang tua berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dalam program padat karya.

“Banyak anak yang bermasalah berasal dari keluarga tidak lengkap, mereka cari perhatian dengan cara yang salah. Maka kita perkuat pendidikan keluarga juga,” jelasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.