Anak Pejabat Dapat UKT Rp15 Juta, Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya Disorot
- Penulis : Ade Resty
- | Minggu, 25 Jan 2026 11:02 WIB
selalu.id - Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi serius ketidaktepatan sasaran.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap, hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya mahasiswa dari keluarga mampu, termasuk anak mantan pejabat, yang justru menikmati bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga Rp15 juta per semester dari APBD.
Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa
Temuan ini mendorong Pemkot Surabaya mengambil langkah dengan menyeragamkan bantuan UKT menjadi Rp2,5 juta per semester, sekaligus memperketat pengawasan agar beasiswa benar-benar dinikmati warga prasejahtera.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKT-nya Rp15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan,” tegas Eri Cahyadi, Jumat (23/1/2026) lalu.
Eri menyebut, praktik tersebut mencederai prinsip keadilan sosial dan tujuan utama Beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Dari hasil evaluasi awal, sekitar 70 persen kasus bermasalah berasal dari mahasiswa jalur mandiri.
Bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Eri menyoroti kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih.
“Saya diskusi dengan Cak Ji. Jalur mandiri itu berarti ada kemampuan bayar uang gedung. Kalau bisa bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” ujarnya.
Baca Juga: Dalih Wali Kota Surabaya Eri soal Konten Sidaknya Disamakan dengan Armuji
Menurut Eri, pengetatan ini bukan untuk memangkas hak warga miskin, melainkan memastikan bantuan tidak disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.
“Prinsipnya sederhana, yang mampu jangan mengambil jatah orang tidak mampu,” tegasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Eri juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, evaluasi internal di dinas terkait dilakukan secara menyeluruh untuk menutup celah manipulasi data.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Gelontorkan Ribuan Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah
“Ini yang saya bongkar. Kok bisa orang kaya diberi bantuan? Saya ingin mengubah sistem agar Surabaya tidak jadi kota yang membiarkan ketidakadilan. Kita mulai dari kejujuran,” tegasnya.
Meski nilai bantuan diseragamkan, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga benar-benar miskin tetap mendapat perlindungan penuh. Jika ada mahasiswa prasejahtera yang UKT-nya melebihi Rp2,5 juta akibat kesalahan input data, Pemkot akan menanggung penuh melalui kerja sama langsung dengan perguruan tinggi.
“Yang penting anak tidak mampu tetap kuliah gratis. Mereka tidak boleh ditarik biaya. Kita selesaikan lewat MoU dengan kampus,” pungkasnya.
Editor : Yasin
