selalu.id – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menyoroti maraknya penyelenggaraan wisuda di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Ia menilai tradisi tersebut tidak mendesak dan justru membebani orang tua siswa.
Baca Juga: DPRD Sebut Festival Rujak Uleg Surabaya Cerminan Gotong Royong dalam Keberagaman
“Banyak wali murid merasa terbebani dengan biaya wisuda yang kadang diwajibkan oleh pihak sekolah,” ujar Jairi kepada selalu.id, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, wisuda selama ini identik dengan seremoni dan kenang-kenangan, namun urgensi pelaksanaannya perlu dipertanyakan. “Dulu saat saya sekolah, tidak ada kewajiban wisuda. Wisuda itu lazimnya di perguruan tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, jika wisuda tetap dilaksanakan, pemerintah semestinya menanggung seluruh biayanya. Beberapa daerah, lanjutnya, telah memperbolehkan pelaksanaan wisuda asalkan tidak memberatkan orang tua.
Baca Juga: Viral Video Kritik Anggaran Pendidikan Surabaya Terendah, Begini Tanggapan DPRD
Meski begitu, Jairi tetap merekomendasikan agar wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah dihentikan. “Dari Komisi E, kami menyarankan tidak perlu lagi ada wisuda di PAUD hingga SMP. Ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta,” tegasnya.
Kebijakan ini, menurutnya, juga mencakup SMA. “Baik negeri maupun swasta, semua harus merasakan kebijakan ini secara adil,” tambahnya.
Baca Juga: Marak KTP Pakai Alamat Rumah Ibadah, Ketua Komisi A DPRD: Ini Celah Manipulasi Data
Jairi menyebut bahwa Komisi E tidak merekomendasikan wisuda di jenjang tersebut karena ada hal yang lebih prioritas. Ia menilai alokasi anggaran dan sumber daya pendidikan seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang lebih substansial bagi perkembangan siswa.
“Bahkan untuk kuliah S1 dan S2, kami juga tidak merekomendasikan wisuda. Masih banyak hal yang lebih penting,” pungkasnya.
Editor : Ading