Selasa, 17 Nov 2026 04:24 WIB

Komisi C DPRD Surabaya Sebut Anggaran APBD Rp1,1 Triliun Tidak Ada Satu Rupiah pun untuk MBG

Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis

selalu.id – Polemik pengalihan anggaran APBD Kota Surabaya sebesar Rp1,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan dialihkan prioritas membangun sekolah dan perkampungan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa memang tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: DPRD Surabaya Wanti-wanti Kampung Pancasila jangan Cuma 'Keren' Pas Ada Lomba

“Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), saya bisa memastikan bahwa saat pengesahan APBD 2024, tidak ada satu rupiah pun yang dianggarkan untuk MBG,” kata Aning, Kamis (13/2/2025).

Aning menekankan bahwa dalam pengesahan APBD 2024, program MBG tidak mendapatkan alokasi dana. Bahkan, hingga saat ini, Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan proses Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) 2025 bersama pimpinan DPRD.

“Sesuai aturan Kemendagri, APBD 2025 memang memungkinkan untuk memasukkan MBG di MPAK. Namun, sepanjang pengetahuan saya, proses itu belum dilakukan oleh Pemkot dengan pimpinan DPRD Surabaya,” ujar Aning.

Aning juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak melakukan pengalihan anggaran untuk MBG, karena memang tidak ada alokasi anggaran yang disahkan untuk program tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengaku bahwa anggaran Rp1,1 triliun yang sebelumnya dipersiapkan untuk MBG kini dialihkan ke sektor lain, seperti pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi ​

Eri mengungkapkan bahwa program MBG saat ini sudah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dana APBD yang sebelumnya disiapkan tidak lagi digunakan untuk program tersebut.

“Karena MBG sekarang dibiayai oleh APBN, maka APBD sebesar Rp1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk itu bisa dialihkan,” kata Eri.

Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah di Surabaya, sementara sisanya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur perkampungan.

Baca Juga: Pertemuan dengan Konjen China, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bahas Penguatan Hubungan Antardaerah

“Kami akan berdiskusi dengan DPRD untuk memastikan anggaran ini digunakan untuk sektor yang paling membutuhkan. Separuhnya akan dialokasikan ke pembangunan sekolah, sisanya untuk perbaikan kampung,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Surabaya masih berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengalihan anggaran ini. Eri berharap kebijakan ini bisa segera direalisasikan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Saat evaluasi dengan Pemprov Jatim, kami berdiskusi bagaimana anggaran ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih berdampak langsung bagi warga,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.