Komisi C DPRD Surabaya Sebut Anggaran APBD Rp1,1 Triliun Tidak Ada Satu Rupiah pun untuk MBG
- Penulis : Vony Rahayu
- | Kamis, 13 Feb 2025 19:51 WIB
selalu.id – Polemik pengalihan anggaran APBD Kota Surabaya sebesar Rp1,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan dialihkan prioritas membangun sekolah dan perkampungan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa memang tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
“Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), saya bisa memastikan bahwa saat pengesahan APBD 2024, tidak ada satu rupiah pun yang dianggarkan untuk MBG,” kata Aning, Kamis (13/2/2025).
Aning menekankan bahwa dalam pengesahan APBD 2024, program MBG tidak mendapatkan alokasi dana. Bahkan, hingga saat ini, Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan proses Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) 2025 bersama pimpinan DPRD.
“Sesuai aturan Kemendagri, APBD 2025 memang memungkinkan untuk memasukkan MBG di MPAK. Namun, sepanjang pengetahuan saya, proses itu belum dilakukan oleh Pemkot dengan pimpinan DPRD Surabaya,” ujar Aning.
Aning juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak melakukan pengalihan anggaran untuk MBG, karena memang tidak ada alokasi anggaran yang disahkan untuk program tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengaku bahwa anggaran Rp1,1 triliun yang sebelumnya dipersiapkan untuk MBG kini dialihkan ke sektor lain, seperti pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.
Baca Juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
Eri mengungkapkan bahwa program MBG saat ini sudah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dana APBD yang sebelumnya disiapkan tidak lagi digunakan untuk program tersebut.
“Karena MBG sekarang dibiayai oleh APBN, maka APBD sebesar Rp1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk itu bisa dialihkan,” kata Eri.
Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah di Surabaya, sementara sisanya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur perkampungan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
“Kami akan berdiskusi dengan DPRD untuk memastikan anggaran ini digunakan untuk sektor yang paling membutuhkan. Separuhnya akan dialokasikan ke pembangunan sekolah, sisanya untuk perbaikan kampung,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Surabaya masih berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengalihan anggaran ini. Eri berharap kebijakan ini bisa segera direalisasikan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Saat evaluasi dengan Pemprov Jatim, kami berdiskusi bagaimana anggaran ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih berdampak langsung bagi warga,” pungkasnya.
Editor : Ading
