Selasa, 17 Nov 2026 04:43 WIB

Efisiensi Dana Daerah Rp50,59 Triliun, Potensi Alami Memburuknya Pelayanan Publik

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmati
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmati

selalu.id – Efisiensi anggaran daerah yang mencapai Rp50,59 triliun yang terjadi akibat kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi memberikan dampak besar terhadap pelayanan publik di berbagai daerah, termasuk Surabaya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmati, menilai bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menata keuangan negara, pemerintah kota harus bersiap menghadapi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pusat.

Baca Juga: DPRD Surabaya Wanti-wanti Kampung Pancasila jangan Cuma 'Keren' Pas Ada Lomba

“Di tengah efisiensi anggaran yang didasarkan pada Inpres 1 Tahun 2025, Surabaya harus menyiapkan strategi yang matang. Sebab, dari Rp50,59 triliun dana transfer pusat yang diefisienkan, Surabaya juga sangat mungkin terdampak,” ujar Aning, kepada selalu.id, Kamis (13/2/2025).

Meski berpotensi terdampak, Aning menilai Surabaya masih memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain karena kapasitas fiskalnya yang lebih besar.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi ​

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot diharapkan tetap dapat mendukung program-program prioritas.

“Efisiensi anggaran ini seharusnya tidak mengganggu pelayanan publik. Justru, hasil penghematan anggaran ini harus dialihkan ke program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, pengendalian banjir, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.

Baca Juga: Pertemuan dengan Konjen China, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bahas Penguatan Hubungan Antardaerah

Namun, lebih lanjut Politisi PKS itu mengingatkan bahwa jika efisiensi anggaran dilakukan tanpa perencanaan yang matang, bisa berdampak buruk terhadap kualitas layanan bagi masyarakat.

“Jangan sampai efisiensi ini justru menurunkan kualitas pelayanan publik akibat proses rasionalisasi yang tidak tepat,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.