Rabu, 11 Feb 2026 01:06 WIB

DPRD Nilai Pembinaan Ormas di Surabaya Masih Loyo, Bakesbangpol Diminta Lebih Proaktif

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 06 Jan 2026 18:19 WIB
Wakil ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni
Wakil ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni

selalu.id – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyoroti lemahnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Ia menilai, pembinaan yang pasif berpotensi memicu gesekan sosial di tengah keberagaman Kota Pahlawan.

Baca Juga: Kabar Berpulangnya Adi Sutarwijono buat Gelombang Pentakziyah Padati Rumah Dinas

Fathoni menyebut, pasca Reformasi 1998, ruang kebebasan berorganisasi semakin terbuka. Namun kebebasan itu, tegasnya, tetap harus berpijak pada nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

“Ormas itu pada dasarnya dibentuk dengan tujuan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang tidak boleh adalah ketika ormas kesukuan bersifat primordial dan mengagungkan kelompoknya secara berlebihan,” ujar Fathoni, Selasa (6/1/2026).

Politisi Golkar ini mengingatkan, Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan. Kota tujuan berbagai latar belakang masyarakat ini, kata dia, harus terus dijaga dari potensi konflik akibat lemahnya komunikasi antar kelompok.

Karena itu, Fathoni mendorong Bakesbangpol agar tidak sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan aktif melakukan pembinaan dan membangun dialog rutin dengan seluruh ormas, baik nasional maupun kedaerahan.

“Selama ini perannya cenderung pasif. Harusnya Bakesbangpol menjadi ruang temu antar ormas untuk membahas persoalan-persoalan aktual, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

Baca Juga: Kepergian Adi Sutarwijono Bikin Kader Terpukul, PDIP Surabaya: Terasa Seperti Mimpi!

Selain itu, ia menilai penting adanya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal hoaks.

“Hoaks itu berbahaya. Cara paling efektif menangkalnya adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat,” ujarnya.

Fathoni bahkan mengusulkan pembentukan duta saring sebelum sharing di tingkat kelurahan. Para duta ini diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan masing-masing.

Baca Juga: Adi Sutarwijono Tutup Usia, DPRD Surabaya Kehilangan Figur Bersahaja dan Pengayom

Terkait ormas yang belum terdaftar, Fathoni meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan pendataan dengan pola jemput bola. Meski pembentukan ormas tidak memerlukan izin pemerintah, pendataan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum.

“Kalau suatu saat ada oknum ormas yang meresahkan, pemerintah punya dasar untuk bertindak. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika sejak awal silaturahmi dan pendataan dijalankan dengan baik,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan data Bakesbangpol Kota Surabaya, hingga kini baru sekitar 240 ormas yang tercatat secara resmi di Kota Pahlawan.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Satpol PP Jember Segel Billboard Tak Berizin, Jalan Jawa Jadi Sorotan Utama

"Tindakan ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kelestarian lingkungan," tegas Kasatpol PP Jember, Bambang Rudiyanto.

Mengenal Sepatu Aveka, Pemenang Shopee Jagoan UMKM asal Mojokerto

Usaha milik Muhammad Nurfuat ini mulai dirintis sejak tahun 2018. Pria asal Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan ini merupakan guru ponpes kawasan Nganjuk.

PDS Gelar Edukasi Keselamatan Kebakaran untuk Anak-anak dalam Rangka Bulan K3

Kegiatan yang berlangsung di halaman Gedung Barunawati ini diikuti sebanyak 44 anak TK dan 29 siswa kelas 1 SD Barunawati Surabaya.

Perkuat Konsolidasi dan Organisasi, PMI Surabaya Gelar Orientasi Kepalangmerahan

PMI Surabaya memiliki beberapa program yang siap direalisasikan pada tahun ini, salah satunya meningkatkan keterampilan dan kemampuan para relawan.

Pacu Arus Peti Kemas, Pelindo Optimis Ekspor Indonesia Menguat di 2026

Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini memasang target arus peti kemas sebanyak 13,77 juta TEUs di seluruh terminalnya pada 2026.

45 Ribu Peserta PBI JKN Surabaya Dinonaktifkan, Berikut Penjelasan Dinkes

Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses pembaruan data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.