Kunjungan Rendah, DPRD Sebut Wisata Mangrove Surabaya Cermin Pengelolaan Setengah Hati
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 22 Des 2025 11:11 WIB
selalu.id – Sepanjang 2025, pengelolaan wisata mangrove Surabaya dinilai belum dilakukan secara serius, meski kawasan tersebut menyandang status sebagai satu-satunya Kebun Raya Mangrove di Indonesia dan memiliki potensi besar sebagai penopang pariwisata serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebun Raya Mangrove Surabaya yang mencakup kawasan Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah hingga kini belum berkembang menjadi destinasi unggulan. Sejumlah pengunjung masih mengeluhkan aksesibilitas dan fasilitas penunjang yang dinilai minim.
Baca Juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji
Salah satu pengunjung, Maria, menyebut belum tersedianya transportasi umum, kurangnya penunjuk arah, hingga fasilitas yang dinilai stagnan menjadi kendala utama.
“Petunjuknya kurang jelas. Lebih banyak arah ke bozem daripada ke wisata mangrove. Jadi sambil jalan buka maps terus,” ujar Maria kepada awak media.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kondisi tersebut mencerminkan pola pengelolaan pariwisata kota yang berjalan tanpa terobosan berarti.
“Sepanjang 2025 ini, kita melihat banyak aset wisata dikelola apa adanya. Potensinya besar, tapi tidak ditangani dengan visi yang jelas,” ujar Yona, Senin (22/12/2025).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menyebut, di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya seharusnya lebih kreatif dalam mengoptimalkan sektor pariwisata. Namun hingga kini, kontribusi wisata mangrove terhadap PAD dinilai masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Atap Kelas SMPN 60 Surabaya Ambruk, DPRD Desak Evaluasi Total Bangunan Sekolah
Berdasarkan data kunjungan, hingga pertengahan 2024 jumlah pengunjung Kebun Raya Mangrove rata-rata sekitar enam ribu orang per bulan. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan luas kawasan, status nasional, serta posisi Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia.
“Kondisi ini menjadi cermin. Kalau pengelolaan tetap setengah hati, jangan berharap PAD bisa naik signifikan,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti minimnya akses transportasi umum menuju lokasi wisata. Hingga akhir 2025, pengunjung masih bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi daring, sehingga wisata mangrove belum sepenuhnya inklusif.
Baca Juga: Kasus Bimtek DPRD Surabaya Kembali Dibuka, Begini Tanggapan Sekwan
Selain itu, konsep pengembangan seperti sentra kuliner, wisata edukasi, hingga integrasi dengan destinasi lain di Surabaya Timur dinilai belum terealisasi secara konkret. Fasilitas yang tersedia masih sebatas kebutuhan dasar dan belum mampu mendorong peningkatan lama kunjungan wisatawan.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan agar pengembangan wisata mangrove tetap memperhatikan fungsi konservasi. Yona menyebut, kondisi sebagian kawasan mangrove di Pantai Timur Surabaya serta tingkat keberhasilan penanaman bakau menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih profesional dan berbasis data.
“Promosi boleh, tapi jangan mengabaikan konservasi. Kalau rusak, yang rugi bukan hanya lingkungan, tapi juga masa depan pariwisata Surabaya,” ujarnya.
Editor : Ading
