Pemerintah Kota Surabaya menggagas pembentukan satuan tugas (satgas) keamanan di tingkat Rukun Warga (RW) sebagai upaya menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Program ini mengadopsi konsep Siskamling berbasis pendekatan Kampung Tangguh yang pernah efektif saat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Surabaya Darurat Curanmor, DPRD Surabaya Desak Patroli Ditingkatkan di Jam Rawan
Sebagai tahap awal, Pemkot menunjuk 500 RW sebagai proyek percontohan. Nantinya, satgas RW akan bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan TNI.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyambut baik rencana ini. Ia menilai penguatan pengawasan di tingkat kampung sangat penting untuk merespons potensi tindak kriminal.
“Keamanan lingkungan tidak mengenal waktu. Karena itu, keberadaan Satgas RW penting untuk menjaga kewaspadaan selama 24 jam,” ujar Kahfi, Selasa (27/5/2025).
Namun ia mengingatkan, rekrutmen anggota satgas harus dilakukan selektif, dengan pelatihan yang memadai.
“Jangan asal rekrut. Harus ada pelatihan agar mereka bisa mengenali potensi kejahatan dan tahu cara melapor yang benar ke aparat,” tegasnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya dasar hukum agar peran Satgas RW tidak tumpang tindih dengan aparat resmi seperti Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Struktur kerja harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Harus ada cantolan hukum dan modul pelatihan yang mengacu pada prinsip praduga tak bersalah,” katanya.
Selain itu, Kahfi mendorong partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pemasangan CCTV secara mandiri, ronda malam, hingga pengawasan lingkungan berbasis komunitas.
“Biasanya warga baru waspada setelah kejadian. Padahal jika sistem antisipatif dibangun sejak awal, potensi kriminal bisa ditekan,” ungkapnya.
Namun ia mengakui belum ada alokasi anggaran untuk pengadaan CCTV pada tahun ini. “Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk dalam pembahasan. Harapannya bisa disalurkan ke kampung-kampung yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan CCTV harus dibarengi dengan sistem pemantauan yang terpusat dan terorganisasi.
“Siapa yang akan memantau rekaman CCTV kalau tidak ada relawan resmi? Relawan tanpa insentif biasanya tidak bertahan lama,” katanya. Jika pemantauan teknologi belum optimal, ronda malam dinilai bisa menjadi alternatif efektif.
“Yang paling penting adalah keterlibatan aktif dari masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Ading