Jumat, 20 Nov 2026 20:00 WIB

Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Dana Kopkel Harus Transparan dan Sesuai Potensi Daerah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 26 Mei 2025 16:54 WIB
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

selalu.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko alias Cak YeBe, menegaskan pentingnya seleksi ketat dan transparan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Ia mengingatkan agar program ini tidak digarap terburu-buru apalagi asal tunjuk pengurus.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

“Jangan sampai yang duduk di koperasi justru orang yang tidak punya kemampuan. Ini bisa jadi alat filter untuk memastikan pengurus yang benar-benar qualified,” tegasnya, Senin (26/5/2025).

 

Kopkel MP merupakan program nasional berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025. Di Surabaya, program ini memasuki tahap sosialisasi dan pembentukan pengurus. Setiap koperasi akan mengelola dana Rp3 miliar, bersumber dari pinjaman bank Himbara dengan tenor enam tahun.

 

“Kalau semua kelurahan di Surabaya membentuk Kopkel, berarti ada 153 koperasi. Itu artinya ada 3.825 pengurus dan dana hampir Rp459 miliar yang berputar. Ini harus dikelola profesional dan transparan,” ujar politisi Gerindra itu.

 

Cak YeBe mendorong agar proses rekrutmen terbuka, melibatkan tokoh lokal seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dan kompetensi.

 

“Orang kalau sudah megang uang, bisa tergelincir. Maka yang terlibat harus punya karakter kuat,” ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan agar lurah dan perangkat kelurahan tidak masuk dalam struktur pengurus, sesuai regulasi, untuk mencegah konflik kepentingan.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

 

Lebih lanjut, unit usaha koperasi harus disesuaikan dengan potensi wilayah. Di kawasan pesisir seperti Surabaya Utara, misalnya, pengadaan cold storage harus diprioritaskan. Sementara di wilayah pertanian seperti Kampung Semanggi, unit usaha berbasis pertanian dinilai lebih tepat.

 

“Jangan sampai koperasinya ada, tapi usahanya tidak nyambung dengan kondisi lapangan,” kata Cak YeBe.

 

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan nilai hampir setengah triliun rupiah yang terlibat, sistem pertanggungjawaban harus jelas dan profesional.

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

 

“Kita tidak ingin setelah diresmikan Presiden pada 12 Juli nanti, Kopkel di Surabaya malah jalan di tempat. Harus ada hasil nyata,” ujarnya.

 

Cak YeBe mengajak masyarakat untuk aktif mengawal jalannya program dan membuka ruang pengaduan jika ditemukan penyimpangan.

 

“Kalau tidak sesuai juklak dan juknis, silakan lapor. Kami di DPRD siap menindaklanjuti. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan cuma eksekutif,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.