Jumat, 20 Nov 2026 21:21 WIB

Pansus LKPJ Minta Camat-Lurah Awasi Ketat Proyek Dana Kelurahan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 15 Apr 2025 15:09 WIB
Anggota Pansus, Eri Irawan
Anggota Pansus, Eri Irawan

selalu.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya untuk LKPJ Wali Kota mengingatkan seluruh camat dan lurah agar lebih serius mengawasi proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Dana Kelurahan (Dakel).

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Anggota Pansus, Eri Irawan, menekankan pentingnya pengawasan agar pembangunan kampung berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru.

 

“Tahun ini Dana Kelurahan mencapai sekitar Rp509 miliar, sebagian besar untuk proyek infrastruktur. Jangan sampai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi tidak diterjemahkan dengan maksimal di lapangan,” kata Eri usai rapat bersama para camat, Selasa (15/4/2025).

 

Eri menyoroti sejumlah masalah tahun lalu, seperti kerusakan jaringan pipa PDAM akibat proyek kampung. Hal itu sempat mengganggu distribusi air ke rumah warga. Ia mengingatkan, dengan cakupan pipa PDAM yang semakin luas, risiko serupa bisa meningkat jika tak ada koordinasi teknis yang baik.

 

“Harus ada sinergi dengan PDAM dan dinas teknis lain agar proyek Dakel tidak merusak infrastruktur yang sudah ada,” tegasnya.

 

Eri juga menyoroti sisa material proyek yang kerap ditinggalkan setelah pengerjaan selesai. Banyak ditemukan tumpukan pasir, batu, hingga bekas paving yang tak dibersihkan dan justru mengganggu aktivitas warga.

 

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

“Bahkan ada material yang ditaruh tepat di depan rumah warga dan dibiarkan berhari-hari. Warga sampai kesulitan keluar masuk rumah. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

 

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, camat dan lurah tidak hanya mengawasi administrasi, tapi juga harus turun langsung memantau kualitas material dan teknis pengerjaan di lapangan.

 

“Material saluran dan paving harus sesuai standar. Jangan sampai belum setahun sudah rusak,” tambahnya.

 

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Ia juga meminta agar pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

 

“Tim kelurahan harus paham aturan main. Kalau masih kesulitan, bisa minta pendampingan ke bagian pengadaan atau administrasi pembangunan Pemkot. Jangan sampai karena kelalaian prosedur, muncul masalah hukum,” pungkasnya.

 

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.