Komisi A Sesalkan DPRD Surabaya Tak Dilibatkan dalam Adu Gagasan Lelang Jabatan
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 12 Mar 2025 19:18 WIB
selalu.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyayangkan tidak dilibatkannya DPRD dalam proses adu gagasan lelang jabatan yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD seharusnya turut serta dalam menilai kompetensi para calon pejabat strategis yang akan mengisi posisi penting di birokrasi kota.
“Seandainya DPRD bisa dilibatkan, misalnya dengan menghadirkan perwakilan dari komisi-komisi terkait sebagai panelis dalam seleksi kepala dinas, tentu proses ini akan lebih menarik dan akuntabel. Kami bisa memberikan pertanyaan yang relevan dengan fungsi pengawasan kami,” ujar Yona Selalu.id, Selasa (12/3/2025).
Meski demikian, Yona tetap menghormati hak prerogatif Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menentukan pejabat yang akan dipilih. Namun, ia berharap bahwa proses seleksi ini benar-benar berjalan secara profesional, proporsional, dan transparan.
“Kami hanya berharap bahwa sistem seleksi ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Jangan sampai ada kesan bahwa jabatan Sekda atau kepala dinas sudah ‘disiapkan’ untuk orang tertentu tanpa melalui proses seleksi yang adil,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola seleksi yang cenderung berputar di lingkaran yang sama, tanpa memberikan kesempatan kepada pejabat lain yang mungkin lebih kompeten.
“Jangan sampai seleksi ini hanya berkutat di lingkaran kecil yang itu-itu saja. Padahal, di lingkungan Pemkot Surabaya banyak pejabat eselon dua yang potensial. Bisa jadi ada yang lebih kompeten, tetapi selama ini tidak mendapat kesempatan,” tambahnya.
Yona menegaskan bahwa ada banyak pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang memiliki kapasitas dan gagasan yang baik untuk membangun kota, tetapi kurang mendapatkan kesempatan. Ia mencontohkan beberapa camat dan kepala bagian yang memiliki visi besar, namun tidak banyak diperhitungkan dalam seleksi jabatan.
“Banyak pejabat yang punya potensi, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk menampilkan gagasannya. Jangan sampai pola seleksi ini hanya berputar di lingkaran tertentu dan mengabaikan kandidat lain yang sebenarnya bisa membawa perubahan bagi Surabaya,” katanya.
Yona berharap bahwa proses lelang jabatan ini benar-benar menjadi ajang seleksi yang transparan, adil, dan memberikan kesempatan kepada semua pejabat yang
Baca Juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, lelang jabatan yang dilakukan Pemkot ini merupakan sebuah terobosan baru.
Apalagi, dalam proses lelang jabatan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut melibatkan para ahli dari berbagai bidang dalam proses wawancara atau pemaparan visi-misi. Menurut Fathoni, hal itu merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Wali Kota Eri kepada masyarakat Surabaya.
"Iniloh proses rekrutmen pejabat yang akan mengimplementasikan RPJMD sebagai bagian dari penerjemahan visi-misi dari kampanye kemarin," tambahnya.
Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, lelang jabatan merupakan bentuk akuntabilitas Wali Kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kemarin, dan dipertanggung jawaban dalam proses seperti ini.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
"Sehingga rakyat bisa menilai kompetensi kepala OPD-nya. apakah kemudian mempunyai kompetensi di bidang itu atau tidak.
Fathoni juga memberikan catatan terkait proses lelang jabatan ini. Menurutnya, proses yang telah dilakulan secara terbuka ini, jangan sampai kepala OPD punya pandangan visi-misi sendiri.
"Itu tidak boleh. Kepala OPD, camat, lurah di Kota Surabaya hanya implementator dari RPJMD yang disususn oleh Wali Kota sebagai bagian dari penerjemahan visi-misi selama kampanye. Tidak boleh kepala OPD punya gagasan sendiri yang menyimpamg dari RPJMD," tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Pemkot agar melakukan rotasi kepala OPD maksimal tiga agar tetap bisa berinovasi.
"Tinggal kita lihat sekarang, masih ada kepala OPD yang menduduki jabatan lebih dari tiga tahun mari kita ingatkan bersama-sama agar bisa dilakukan rotasi. Termasuk lurah dan camat," pesannya.
Editor : Ading
