Rabu, 22 Jul 2026 04:22 WIB

Awas! Tak Cepat Layani Adminduk, Wali Kota Eri Ancam Potong Tunjangan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 02 Jan 2024 16:15 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi
Wali Kota Eri Cahyadi

selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengancam bakal memotong tunjungan kinerja pejabat lingkungan Pemerintah Kota jika lambat dan tak berhasil melayani Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) dalam satu hari.

Eri menegaskan bahwa Pemkot sudah melakukan perubahan pada sistem pelayanan perizinan maupun mengurus kependudukan agar lebih cepat yakni dengan semua pengurusan berada di masing-masing Balai RW.

Baca Juga: Kabar Gembira, Bayi Lahir Asli Surabaya Langsung Dapat Akta-KIA hingga KK Baru Gratis

“Pelayanan KTP, Akta kematian, perubahan dan masukan akta itu sehari harus jadi. Masuk ke Balai RW, masuk ke aplikasi maka maksimal besok 24 jam harus selesai,” kata Eri, Selasa (2/1/2024).

Oleh karenanya, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai target atau telat, Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi.

“Ada sanksinya (kalau telat) pemotongan tunjangan kinerja. Karena (pelayanan) izin itu gak lama,” tegasnya.

Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Dalam rekleksi akhir tahun, Minggu lalu, Eri mengumpulkan seluruh jajaran lingkungan Pemkot Surabaya dan menyampaikan agar ada evaluasi dan beberapa yang harus segera diperbaiki di 2024.

“Salah satunya percepatan perizinan, pelayanan publik. Sekarang kan Dinas perizinan cuma satu. Tempatnya di Dinas Penanaman Modal ya. semua perizinan semua ada disana sehingga mempercepat pergerakan ekonomi kita,” jelasnya.

Kemudian soal pelayanan publik, Eri kembali menegaskan pelayanan harus cepat dalam satu hari. Sehingga, ia meminta setiapa kepala Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap haris harus mengevealuasin kinerja masing-masing.

Baca Juga: Wali Kota Eri Geram dengan Kinerja Camat di Tiga Kecamatan, Ini Alasannya

“Evaluasinya di sampaikan di grup kepala OPD disitu ada saya,”tegasnya.

“Begitu juga diperizinan. Harusnya kepala dinas perizinan yang harus tanya kepala bidangnya. Hari ini ada berapa perizinan. sehingga masalah itu bisa dikendalikan. Dan itu harus dilakukan setiap hari oleh kepala OPD harus tahu apa yang dikerjakan. Tidak seperti biasanya. Insyallah 2024 lebih baik dari 2023,” imbuhnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.