Legislator NasDem Pertanyakan Kenaikan Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD Surabaya

selalu.id - Komisi A DPRD Surabaya mempertanyakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang mengalami penurunan hampir Rp 500 miliar, yakni dari Rp11.3 triliun menjadi Rp10.8 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa terjadinya penurunan anggaran perubahan APBD 2023 itu karena banyak target pendapatan yang tidak tercapai.

Baca Juga: Usai Tenggak Miras, Pengendara Motor Tewas Tabrak Truk di Kedung Cowek Surabaya

"Kami konfirmasi dari rapat-rapat komisi A hampir semua kena rasionalisasi. Tapi justru yang perlu kami pertanyakan ada anggaran bagian umum yang bertambah. Kami tanya Kepala Bagian Umum, Protokol dan Informasi bu Fika karena disitu ada kenaikan Rp 18 miliar," kata Imam, kepada Selalu.id, Jumat (22/9/2023).

Imam menyampaikan penambahan atau kenaikan anggaran itu adalah untuk perjalanan dinas luar negeri untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tercatat dari Anggaran Murni APBD 2023 perjalanan luar negeri sebesar Rp.14.995.689.412 miliar tambah menjadi Rp17.539.375.830.

"Ada kenaikan sekitar Rp3 miliar untuk kunjungan kepala daerah dan wakil kepala daerah ke luar negeri," ujarnya.

Pihaknya pun mempertanyakan penambahan anggaran perjalanan luar negeri sebanyak Rp3 miliar itu tujuannya untuk dipakai kemana saja. Karena itu, Imam meminta secara detail pengeluaran Rp.14.995 689.412 miliar APBD Murni dengan penambahannya.

Baca Juga: Anggaran Perlinsos 2024 Rp496,8 Triliun, Alokasi Kemensos Hanya Rp78 Triliun

"Saya ingin tahu apakah anggaran yang lama sekitar Rp14 miliar itu sudah habis. Kalau memang habis kemarin perginya kemana saja, kegiatan apa, kalau ada tambahan tujuannya untuk apa," ucap Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

"Biar saya dan publik juga ingin tahu. Kalau memang urgent ya monggo. Tapi kita ini minta detailnya. Karena sejak seminggu yang lalu kami minta rincian semua penambahan anggaran itu sampai hari ini belum ada," lanjutnya.

Lebih lanjut Politisi NasDem itu juga menyampaikan tambahan anggaran dalam perubahan RAPBD sebanyak Rp3 miliar itu terlalu banyak. Bahkan, ia menemukan anggaran untuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya justru ada yang dipangkas.

Baca Juga: Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Pos Jaga Perlintasan KA di Surabaya

"Itu dipangkas, misal untuk korban bencana yang mendapat bantuan selimut, kasur, dan lain-lain itu ada stok tersisa. Saya tanya masih ada? tinggal 40 stoknya. Kalau habis gimana? nanti minta Basnas katanya. Ini kan kurang pas kenapa langsung minta Basnas karena kan bencana bisa terjadi sewaktu-waktu," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota bisa menyampaikan secara rinci detail RAPBD untuk tahun 2023 ini yang ternyata ada rosionalisasi pengurangan pendapatan APBD Pemkot Surabaya.

"Intinya kami bukan tidak setuju. Kami ingin hanya detailnya semua anggaran-anggaran mengingat OPD lainnya justru terjadi di rasionalisasi pengurangan," pungkasnya.