Rabu, 22 Jul 2026 18:01 WIB

Legislator NasDem Pertanyakan Kenaikan Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 22 Sep 2023 13:43 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi'i
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi'i

selalu.id - Komisi A DPRD Surabaya mempertanyakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang mengalami penurunan hampir Rp 500 miliar, yakni dari Rp11.3 triliun menjadi Rp10.8 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa terjadinya penurunan anggaran perubahan APBD 2023 itu karena banyak target pendapatan yang tidak tercapai.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Kami konfirmasi dari rapat-rapat komisi A hampir semua kena rasionalisasi. Tapi justru yang perlu kami pertanyakan ada anggaran bagian umum yang bertambah. Kami tanya Kepala Bagian Umum, Protokol dan Informasi bu Fika karena disitu ada kenaikan Rp 18 miliar," kata Imam, kepada Selalu.id, Jumat (22/9/2023).

Imam menyampaikan penambahan atau kenaikan anggaran itu adalah untuk perjalanan dinas luar negeri untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tercatat dari Anggaran Murni APBD 2023 perjalanan luar negeri sebesar Rp.14.995.689.412 miliar tambah menjadi Rp17.539.375.830.

"Ada kenaikan sekitar Rp3 miliar untuk kunjungan kepala daerah dan wakil kepala daerah ke luar negeri," ujarnya.

Pihaknya pun mempertanyakan penambahan anggaran perjalanan luar negeri sebanyak Rp3 miliar itu tujuannya untuk dipakai kemana saja. Karena itu, Imam meminta secara detail pengeluaran Rp.14.995 689.412 miliar APBD Murni dengan penambahannya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

"Saya ingin tahu apakah anggaran yang lama sekitar Rp14 miliar itu sudah habis. Kalau memang habis kemarin perginya kemana saja, kegiatan apa, kalau ada tambahan tujuannya untuk apa," ucap Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

"Biar saya dan publik juga ingin tahu. Kalau memang urgent ya monggo. Tapi kita ini minta detailnya. Karena sejak seminggu yang lalu kami minta rincian semua penambahan anggaran itu sampai hari ini belum ada," lanjutnya.

Lebih lanjut Politisi NasDem itu juga menyampaikan tambahan anggaran dalam perubahan RAPBD sebanyak Rp3 miliar itu terlalu banyak. Bahkan, ia menemukan anggaran untuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya justru ada yang dipangkas.

Baca Juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya

"Itu dipangkas, misal untuk korban bencana yang mendapat bantuan selimut, kasur, dan lain-lain itu ada stok tersisa. Saya tanya masih ada? tinggal 40 stoknya. Kalau habis gimana? nanti minta Basnas katanya. Ini kan kurang pas kenapa langsung minta Basnas karena kan bencana bisa terjadi sewaktu-waktu," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota bisa menyampaikan secara rinci detail RAPBD untuk tahun 2023 ini yang ternyata ada rosionalisasi pengurangan pendapatan APBD Pemkot Surabaya.

"Intinya kami bukan tidak setuju. Kami ingin hanya detailnya semua anggaran-anggaran mengingat OPD lainnya justru terjadi di rasionalisasi pengurangan," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.