Jumat, 04 Sep 2026 17:35 WIB

Reklame Patah di Surabaya Bahayakan Warga, DPRD Desak Audit Pemegang Izin

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 03 Feb 2026 20:13 WIB
Penampakan reklame patah di Jalan Tidar Surabaya. (Foto: Arif/selalu.id).
Penampakan reklame patah di Jalan Tidar Surabaya. (Foto: Arif/selalu.id).

selalu.id - Reklame patah di Jalan Tidar Surabaya saat hujan deras disertai angin kencang yang bahayakan warga, hingga kini belum ditangani, Selasa (3/2/2026) sore.

DPRD Surabaya pun menilai kejadian ini menjadi alarm serius terhadap pengawasan dan perizinan reklame di ruang publik

Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin meminta penanganan segera sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap reklame yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan.

“Saya meminta kepada BPBD untuk segera membereskan reklame ini. Karena hal ini sangat membahayakan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas warga yang melintas di kawasan tersebut,” tegas Saifuddin kepada selalu.id.

Saifuddin juga mendesak agar instansi terkait bersikap tegas dengan melakukan audit terhadap seluruh reklame yang diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan.

“Saya meminta pihak terkait untuk tegas menindak dan mengaudit reklame yang tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Jika mereka lalai atau disengaja, maka cabut izinnya. Karena ini sangat membahayakan dan merugikan banyak warga Surabaya,” jelasnya.

Politisi Demokrat ini menilai bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penataan reklame kota.

“Warga Surabaya butuh kenyamanan dan ketenteraman. Termasuk reklame yang bermasalah harus segera diperbaiki agar keselamatan warga terjamin,” katanya.

Sorotan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahwati. Ia menilai tanggung jawab utama berada pada penyelenggara reklame, terutama terkait kelayakan konstruksi.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

“Harusnya itu menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame. Konstruksinya apakah memang betul-betul sudah sesuai dengan persyaratan reklame. Kalau sampai patah, berarti perlu dievaluasi fungsi pemerintah, dalam hal ini MPTSP dan Satpol PP, apakah konstruksi bangunan itu sudah sesuai dengan perizinan,” jelas politisi PKS tersebut.

Aning juga menyinggung kemungkinan adanya kewajiban ganti rugi apabila insiden tersebut menimbulkan korban atau kerugian.

“Bila perlu harus ada ganti rugi terhadap yang misalnya terkena atau menjadi korban. Maka pemilik atau penyelenggara reklame juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan kondisi reklame masih terlalu berisiko untuk ditangani langsung pada malam ini.

Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

“Kita pasang garis perimeter dan memastikan tidak ada yang melintas. Kondisinya masih terlalu rawan ditangani, bisa membahayakan petugas. Rencana besok pagi kita tangani,” katanya.

Pantauan di lokasi menunjukkan rangka reklame menggantung di atas sebuah gedung dan tepat di bawahnya terdapat gang kecil yang menjadi akses warga.

Situasi ini membuat banyak pengguna jalan memilih memutar arah demi menghindari risiko.

“Belum ada petugas yang melakukan evakuasi. Di sekitar TKP hanya dipasang police line, tapi sudah ada mobil BPBD,” kata Arif, editor selalu.id yang melaporkan di lokasi kejadian.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Cabang Mojokerto Beri Kejutan Haru untuk Nasabah

Momen tahunan ini dimanfaatkan sebagai wadah menyapa langsung sekaligus mendekatkan diri dengan nasabah setia.

Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG

Langkah rapid asesmen ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo bahwa penanganan darurat MBG dilakukan secara menyeluruh hingga aspek psikologis korban pulih.

Tiga OPD Pemkab Jember Sabet Penghargaan Public Service of The Year 2026

Gus Fawait menegaskan apresiasi ini bukan sekadar piala biasa, melainkan pelecut semangat agar Pemkab Jember terus melahirkan terobosan baru.