Selasa, 03 Feb 2026 03:52 WIB

Tak Penuhi Pesangon dan THR, Rumah Bos Besar Kapal Api Dijaga Ketat Polisi Antisipasi Demo Karyawan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 08 Apr 2023 19:45 WIB

Selalu.id - Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan kebijakannya telah diatur dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya, hak tersebut masih banyak dicurangi, banyak karyawan yang tidak mendapat THR atau nominal THR tidak sesuai dibayarkan dan sebagainya.

Kejadian serupa terjadi baru-baru ini, puluhan karyawan atau buruh dari perusahaan Kapal Api Group, melakukan demo menuntut pembayaran uang pesangon dan THR dari dampak penutupan permanen Pabrik Permen Relaxa & Biskuit, PT. Agel Langgeng. Dikutip dari Suarasurabaya.net, demo karyawan sempat dilakukan di depan rumah pemilik PT. Agel Langgeng, Soedomo Margonoto pada Rabu lalu (5/4/2023), di kawasan Jalan Dharmahusada Surabaya.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Diketahui bahwa aksi demo tersebut gagal karena karyawan tidak dapat bertemu dengan Soedomo. Agus Supriyanto koordintaor lapangan (korlap) dalam aksi tersebut mengatakan, meski difasilitasi bertemu dengan Sudomo namun pihaknya belum mendapat kabar kapan pertemuan itu akan berlangsung.

“Hingga saat ini belum ada informasi oleh Polda Jatim agar kami bisa menyampaikan tuntutan dan diskusi,” kata Agus, dikutip dari Suarasurabaya.net, Sabtu (8/4/2023).

Agus melanjutkan, tuntutan buruh kepada PT. Agel Langgeng yaitu apabila terjadi PHK maka pesangon yang diberikan harus sesuai perjanjian bersama yang sudah ditandatangani pekerja dan perusahaan.

Di dalam perjanjian yang sudah dibuat itu, apabila terjadi PHK maka pesangon akan diperhitungkan berdasarkan peraturan perusahaan dan disepakati semua pekerja. Kata Agus dalam peraturan perusahaan itu pesangon disepakati dua kali ketentuan, berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

“Tapi setelah PHK (karyawan), PT. Agel Langgeng menggunakan (peraturan) Omnibus Law mengabaikan perjanjian. Besaran upah disepakati sepihak,” katanya.

Agus menuturkan bahwa keseluruhan pekerja PT. Agel Langgeng telah di-PHK, namun yang belum mendapatkan haknya ada sekitar 157 orang.

“Kalau sesuai UU Nomor 13 total pesangon untuk 157 orang senilai Rp23 miliar. Hampir 50 persen kawan-kawan usianya juga menjelang pensiun,” jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Kemudian, selain menunggu agenda bertemu dengan pemilik PT, Agus mengatakan pihaknya juga melakukan proses aduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan terkait masalah pesangon dan THR.

Saat ini pun, viral dipublish di TikTok bahwa hari ini, Sabtu (8/4/2023) rumah Soedomo dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang mengantisipasi kedatangan massa karyawan yang menuntut uang pengason dan THR yang belum juga diberikan.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.