Selasa, 03 Feb 2026 03:11 WIB

PAD Surabaya Tak Capai Target, DPRD Soroti Proyek Penanganan Banjir

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 06 Jan 2023 14:56 WIB
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati

selalu.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 Surabaya gagal mencapai target 96 persen atau Rp 9,5 triliun dari kesepakatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. PAD 2022 tersebut hanya mampu terealisasi sebesar Rp 8,57 triliun atau mencapai 87,15 persen saja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan bahwa Pemkot memastikan PAD yang berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya mencapai 96 persen keatas. Namun, ternyata tidak tercapai.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Rata-rata (PAD) 96 persen ditarget. Nyatanya, sekarang ada beberapa dibawah 80-86 persen tidak sampai 96 persen,"kata Aning, saat ditemui selalu.id, di gedung DPRD Surabaya, Jumat (6/1/2022).

Aning menjelaskan, dari Komisi C, dirinya menyoroti PAD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) soal penanganan atau pengendalian banjir. Salah satunya, pemasangan utilitas yang memang mempunyai undang-undang sendiri dengan Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Sehingga, pemanfaatan drainase itu sendiri masih terkendala serta masih dipindah lain-lain. Sehingga tidak terserap sempurna,"jelasnya.

Apalagi, kontraktor yang menangani proyek tersebut juga ada yang terblacklist.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Sementara sampai dengan bulan November dan Desember masih ada dua yang di blacklist yang lainnya saya belum dapat informasi resmi,"jelasnya.

"Rata-rata infrastruktur yang di blacklist, karena mereka tak sesuai dengan kontrak pemkot Surabaya,"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.