Minggu, 22 Nov 2026 20:31 WIB

Ini Tanggapan Sekjen PDIP Soal Anies Baswedan Antitesis Jokowi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 15 Okt 2022 17:41 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya

selalu.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa sistem presidensial akan mengalami kerumitan menjelang Pemilu 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerumitan itu akan terjadi apabila ada partai yang mendeklarasikan nama Calon Presiden sebelum waktunya atau terlalu cepat.

Baca Juga: Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Hasto pun menyinggung Capres yang telah diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yakni Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024.

Dengan diusungnya Anies Baswedan, NasDem menjadi perbincangan publik. Pasalnya, salah satu anggotanya Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.

"Menjelang pemilu 2024 sistem presidensial mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah sudah mendeklarasikan suatu calon presiden," kata Hasto saat ditemui selalu.id di Balai Kota Surabaya di acara Gowes bersama Kepala Daerah PDIP, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Bahas Buku Ruling Indonesia yang Membongkar Sepak Terjang Politik Jokowi

Menurutnya, Anies Baswedan yang diusung NasDem disebut seseorang yang antitesis dari presiden Joko Widodo (Jokowi) berarti bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih ketika calon tersebut merupakan antitesa dari Presiden,"jelasnya.

Meski begitu, lanjut Hasto, terkait persoalan kabarnya reshuffle terhadap menteri-menteri merupakan merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Juga: Nasdem Setuju Pemprov Sisihkan Dana 600 Miliar Lewat Skema Dana Ditanggung Bersama

Ia menambahkan, menteri-menteri tahun 2022 ini, meskipun berasal dari partai politik. Namun, sesungguhnya kebijakan dari Presiden, sehingga bisa saja reshuffle.

"Kalau di jajaran kabinet bapak presiden Jokowi yang memegang komando. Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan resufle," terangnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Dua Pelajar Perempuan Tewas Kecelakaan di Nganjuk, Ini Namanya

Atas kejadian ini, polisi mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan, terutama pada malam hari.

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.

Disperindag Bidik Kemitraan Lewat LDII Jatim Expo 2026, Ajak UMKM Naik Kelas

​Amrodji berharap Disperindag dan Diskop UKM Jatim dapat memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk turun langsung melakukan kurasi produk ke rumah-rumah

Sidoarjo Kini Punya Museum Narotama, Jadi Ruang Edukasi dan Pelestarian Seni Budaya

Masyarakat diharapkan lebih mudah mengenali identitas budaya daerah yang selama ini masih banyak tersimpan dalam tradisi, cerita rakyat, maupun komunitas seni.

Gelar Rakerwil, LDII Jatim Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online hingga Mafia Tanah

​Selain Rakerwil dan LDII Jatim Expo, momentum ini juga diisi dengan permohonan peresmian Gedung Serba Guna milik LDII Jatim kepada Gubernur Khofifah.