Sabtu, 13 Jun 2026 15:56 WIB

Ini Tanggapan Sekjen PDIP Soal Anies Baswedan Antitesis Jokowi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 15 Okt 2022 17:41 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya

selalu.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa sistem presidensial akan mengalami kerumitan menjelang Pemilu 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerumitan itu akan terjadi apabila ada partai yang mendeklarasikan nama Calon Presiden sebelum waktunya atau terlalu cepat.

Baca Juga: Cium Merah Putih dan Tanam Pohon, Pelantikan PAC PDI Perjuangan Tuban Bawa Pesan Kebangsaan dan Kepedulian Lingkungan

Hasto pun menyinggung Capres yang telah diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yakni Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024.

Dengan diusungnya Anies Baswedan, NasDem menjadi perbincangan publik. Pasalnya, salah satu anggotanya Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.

"Menjelang pemilu 2024 sistem presidensial mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah sudah mendeklarasikan suatu calon presiden," kata Hasto saat ditemui selalu.id di Balai Kota Surabaya di acara Gowes bersama Kepala Daerah PDIP, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Idul Adha Jadi Momentum Kebersamaan, PDIP Jatim Salurkan 468 Sapi Kurban

Menurutnya, Anies Baswedan yang diusung NasDem disebut seseorang yang antitesis dari presiden Joko Widodo (Jokowi) berarti bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih ketika calon tersebut merupakan antitesa dari Presiden,"jelasnya.

Meski begitu, lanjut Hasto, terkait persoalan kabarnya reshuffle terhadap menteri-menteri merupakan merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Juga: Ketum NasDem Surya Paloh Soroti Krisis Karakter dan Nalar Publik saat Pengukuhan Prof Dossy

Ia menambahkan, menteri-menteri tahun 2022 ini, meskipun berasal dari partai politik. Namun, sesungguhnya kebijakan dari Presiden, sehingga bisa saja reshuffle.

"Kalau di jajaran kabinet bapak presiden Jokowi yang memegang komando. Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan resufle," terangnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Peringati Harganas ke-33, KB Permanen di Jember Sasar 234 Perempuan dan 25 Laki-laki

Target akseptor MOW di Jember berkisar 250 peserta dan kini hampir seluruhnya telah terpenuhi.

Demi Tingkatkan Layanan ke Masyarakat, Polres Probolinggo Resmikan Gedung SPKT Baru

Kapolres Probolinggo juga mengingatkan seluruh personel yang bertugas di SPKT agar mengedepankan sikap ramah, responsif, dan berorientasi pada solusi.

Diduga Ada yang Nyontek di Seleksi Direksi PDAM Delta Tirta, Begini Pengakuan Seorang Peserta

"Saya duduk bersebelahan dengan yang diduga pelaku. Selain saya, ada yang duduk di depan dan di belakang yang juga mengetahui kejadian tersebut," ungkap Sigit.

Lagi Asyik Latihan Musik, Motor Pemuda di Mojokerto Dicuri Maling

Sebelum beraksi, pelaku datang dua kali, pertama memantau keadaan dan dua kali motor langsung dibawa kabur.

Surabaya Jadi Percontohan Nasional Program Indonesia-UEA Cegah Sampah Plastik ke Laut

Surabaya dipilih sebagai kota pertama pelaksanaan program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Antar Penumpang ke Bandara Juanda, Driver Ojol Tewas Tertabrak Mobil

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berkendara di kawasan bandara yang memiliki lalu lintas kendaraan cukup padat.