Rabu, 19 Agu 2026 09:06 WIB

Ini Tanggapan Sekjen PDIP Soal Anies Baswedan Antitesis Jokowi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 15 Okt 2022 17:41 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya

selalu.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa sistem presidensial akan mengalami kerumitan menjelang Pemilu 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerumitan itu akan terjadi apabila ada partai yang mendeklarasikan nama Calon Presiden sebelum waktunya atau terlalu cepat.

Baca Juga: Pemain dan Penonton Soekarno Cup 2026 Hening Cipta untuk Korban Gempa Flores

Hasto pun menyinggung Capres yang telah diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yakni Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024.

Dengan diusungnya Anies Baswedan, NasDem menjadi perbincangan publik. Pasalnya, salah satu anggotanya Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.

"Menjelang pemilu 2024 sistem presidensial mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah sudah mendeklarasikan suatu calon presiden," kata Hasto saat ditemui selalu.id di Balai Kota Surabaya di acara Gowes bersama Kepala Daerah PDIP, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya, Wadah Pemersatu Talenta Muda Sepak Bola

Menurutnya, Anies Baswedan yang diusung NasDem disebut seseorang yang antitesis dari presiden Joko Widodo (Jokowi) berarti bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih ketika calon tersebut merupakan antitesa dari Presiden,"jelasnya.

Meski begitu, lanjut Hasto, terkait persoalan kabarnya reshuffle terhadap menteri-menteri merupakan merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Juga: Jawa Barat Tekuk Tuan Rumah Jatim 4-1 di Laga Pembuka Soekarno Cup U-17

Ia menambahkan, menteri-menteri tahun 2022 ini, meskipun berasal dari partai politik. Namun, sesungguhnya kebijakan dari Presiden, sehingga bisa saja reshuffle.

"Kalau di jajaran kabinet bapak presiden Jokowi yang memegang komando. Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan resufle," terangnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Kisah Seorang Ibu Rela jadi Pengantin Iblis Demi Sembuhkan Anaknya yang Cacat

Keputusan Ranti, menyelamatkan nyawa anaknya, Nina, membuahkan keajaiban; sang buah hati sembuh secara misterius setelah melakukan pernikahan dengan iblis.

Pengedar Sabu di Kawasan Rangkah Surabaya Sudah Tertangkap, Ini Namanya

Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan serangkaian penyelidikan, pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya.

Dapat Remisi HUT RI, Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dijadwalkan Bebas Awal 2028

Sebagai informasi, Gus Muhdlor merupakan Bupati Sidoarjo periode 2021–2024 yang dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara pada Desember 2024 lalu.

Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bojonegoro Kini Masuk Tahap Mediasi

Hasil dari proses perdamaian ini bakal menentukan apakah persidangan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara atau diselesaikan secara damai.

Sederet Gebrakan dan Janji Dirut PDAM Surabaya yang Baru, Akankah Terwujud?

Alvin menegaskan ingin menggunakan momentum kepemimpinan baru untuk mempercepat pembenahan internal hingga meningkatkan kualitas pelayanan pada warga Surabaya.

Penanganan Karhutla Bromo Selesai, Posko Darurat Ditutup

Kolonel Inf. Wahyu Ramadhanus Suryawan tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih terhadap semua instansi yang terlibat dalam penanganan karhutla tersebut.