Selasa, 03 Feb 2026 22:08 WIB

Ini Tanggapan Sekjen PDIP Soal Anies Baswedan Antitesis Jokowi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 15 Okt 2022 17:41 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat di Balai Kota Surabaya

selalu.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa sistem presidensial akan mengalami kerumitan menjelang Pemilu 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerumitan itu akan terjadi apabila ada partai yang mendeklarasikan nama Calon Presiden sebelum waktunya atau terlalu cepat.

Baca Juga: DPC PDIP Magetan Buka Rekrutmen Anggota Baru, Sasar Generasi Muda

Hasto pun menyinggung Capres yang telah diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yakni Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024.

Dengan diusungnya Anies Baswedan, NasDem menjadi perbincangan publik. Pasalnya, salah satu anggotanya Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.

"Menjelang pemilu 2024 sistem presidensial mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah sudah mendeklarasikan suatu calon presiden," kata Hasto saat ditemui selalu.id di Balai Kota Surabaya di acara Gowes bersama Kepala Daerah PDIP, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Hadapi Maraknya Korupsi, PDIP Perkuat Sistem Antipolitik Uang

Menurutnya, Anies Baswedan yang diusung NasDem disebut seseorang yang antitesis dari presiden Joko Widodo (Jokowi) berarti bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih ketika calon tersebut merupakan antitesa dari Presiden,"jelasnya.

Meski begitu, lanjut Hasto, terkait persoalan kabarnya reshuffle terhadap menteri-menteri merupakan merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Juga: Curhatan Hasto Kristiyanto Saat Berada di Tahanan KPK

Ia menambahkan, menteri-menteri tahun 2022 ini, meskipun berasal dari partai politik. Namun, sesungguhnya kebijakan dari Presiden, sehingga bisa saja reshuffle.

"Kalau di jajaran kabinet bapak presiden Jokowi yang memegang komando. Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan resufle," terangnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Reklame Patah di Surabaya Itu Milik Anda Advertising, Jubir: Insya Allah Sesuai Konstruksi!

“Insya Allah konstruksinya sudah sesuai. Tiang-tiang utamanya juga masih kuat,” jelas Juru Bicara Anda Advertising, Nana.

Jika Palestina Tak Dijamin Merdeka, Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Keluar dari BoP Gaza

Isu ini memanas setelah Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, secara langsung menyampaikan keraguan para ulama terhadap objektivitas BoP.

Reklame Patah di Surabaya Bahayakan Warga, DPRD Desak Audit Pemegang Izin

DPRD Surabaya pun menilai kejadian ini menjadi alarm serius terhadap pengawasan dan perizinan reklame di ruang publik.

Reklame Patah di Surabaya yang Berbahaya Belum Dievakuasi, Ini Alasannya 

Reklame besar itu sudah nyaris patah. Tepat di bawah reklame itu, terdapat gang kecil yang menjadi akses jalan warga.

Reklame Patah saat Hujan Disertai Angin di Surabaya: Belum Ada Petugas, Bahayakan Warga 

Reklame patah itu berada di atas sebuah gedung, tepat di samping Poppy cafe & karaoke Jalan Tidar Surabaya. 

PMI Surabaya dan Solo Jajaki Kerja Sama "Sister City" dalam Kunjungan Studi Banding

“Melihat potensi kedua kota, kami mengusulkan adanya kerja sama antata Surabaya dan Solo,” jelas Sumartono.