Senin, 09 Feb 2026 18:09 WIB

Hadapi Maraknya Korupsi, PDIP Perkuat Sistem Antipolitik Uang

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

selalu.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan komitmen partainya dalam membangun sistem pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di internal organisasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi maraknya kasus korupsi di lingkungan politik nasional. Menurutnya, PDIP menyiapkan sejumlah langkah pencegahan yang akan diterapkan secara menyeluruh di internal partai.

Baca Juga: DPC PDIP Magetan Buka Rekrutmen Anggota Baru, Sasar Generasi Muda

Upaya tersebut meliputi pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem antipolitik uang, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik.

“Rekrutmen politik harus dilakukan secara transparan dan objektif. Kami juga melarang secara tegas penyalahgunaan wewenang oleh kader yang menjadi pejabat publik. Setiap kebijakan partai harus berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Hasto kepada selalu.id.

Baca Juga: Curhatan Hasto Kristiyanto Saat Berada di Tahanan KPK

Untuk memperkuat nilai antikorupsi di kalangan kader, PDIP juga akan menjalankan gerakan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan akronim dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang berlandaskan nilai nasionalisme.

Menurut Hasto, gerakan tersebut menekankan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang serta penguatan ideologi Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Baca Juga: PDIP Tetapkan Tiga Arah Politik di 2026, Ini Penjabarannya

Selain itu, PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara secara efektif melalui pelembagaan partai politik.

Hasto menyebut langkah tersebut mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Jelang Imlek, Salon di Surabaya Diserbu Pelanggan

Banyak masyarakat memilih untuk merapikan penampilan sebagai bentuk persiapan menyambut tahun baru, dengan tren gaya rambut yang semakin beragam dan bebas.

Menanti Siapa Saja Anggota DPRD Surabaya yang Jadi Tersangka Kasus Bimtek

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya yang menyedot anggaran hingga miliaran rupiah.

Tingkatkan Layanan Terminal Peti Kemas, Pelindo Datangkan Alat Bongkar Muat Baru

Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester-II tahun 2026.

Kasus Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Siapa yang Akan Jadi Tersangka?

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya dengan anggaran miliaran rupiah.

Khofifah Dirujak Netizen usai Mangkir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim: Pedes Banget!

Tak banyak dari mereka, menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan penyelidikan tidak berjalan transparan, hingga menginginkan proses hukum berjalan cepat.

Pesan Khusus Ning Ita pada Insan Pers Dalam Perayaan HPN ke-80 di Mojokerto

Ning Ita mengatakan di tengah berbagai tantangan nasional dan global, pers di daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang menyejukkan.