Minggu, 01 Feb 2026 20:45 WIB

Hadapi Maraknya Korupsi, PDIP Perkuat Sistem Antipolitik Uang

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

selalu.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan komitmen partainya dalam membangun sistem pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di internal organisasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi maraknya kasus korupsi di lingkungan politik nasional. Menurutnya, PDIP menyiapkan sejumlah langkah pencegahan yang akan diterapkan secara menyeluruh di internal partai.

Baca Juga: DPC PDIP Magetan Buka Rekrutmen Anggota Baru, Sasar Generasi Muda

Upaya tersebut meliputi pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem antipolitik uang, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik.

“Rekrutmen politik harus dilakukan secara transparan dan objektif. Kami juga melarang secara tegas penyalahgunaan wewenang oleh kader yang menjadi pejabat publik. Setiap kebijakan partai harus berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Hasto kepada selalu.id.

Baca Juga: Curhatan Hasto Kristiyanto Saat Berada di Tahanan KPK

Untuk memperkuat nilai antikorupsi di kalangan kader, PDIP juga akan menjalankan gerakan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan akronim dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang berlandaskan nilai nasionalisme.

Menurut Hasto, gerakan tersebut menekankan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang serta penguatan ideologi Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Baca Juga: PDIP Tetapkan Tiga Arah Politik di 2026, Ini Penjabarannya

Selain itu, PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara secara efektif melalui pelembagaan partai politik.

Hasto menyebut langkah tersebut mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.

Tak Mau Kursi Turun Lagi, Armuji Bidik Gen Z jadi Kader Baru PDIP Surabaya

“Kita harus merebut kembali kursi-kursi yang sempat hilang," ujar Ketua PDIP Surabaya itu.