Jumat, 04 Sep 2026 17:47 WIB

Hadapi Maraknya Korupsi, PDIP Perkuat Sistem Antipolitik Uang

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

selalu.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan komitmen partainya dalam membangun sistem pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di internal organisasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi maraknya kasus korupsi di lingkungan politik nasional. Menurutnya, PDIP menyiapkan sejumlah langkah pencegahan yang akan diterapkan secara menyeluruh di internal partai.

Baca Juga: PDIP Jatim Target Rebut Kursi Gubernur di Pilgub 2029

Upaya tersebut meliputi pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem antipolitik uang, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik.

“Rekrutmen politik harus dilakukan secara transparan dan objektif. Kami juga melarang secara tegas penyalahgunaan wewenang oleh kader yang menjadi pejabat publik. Setiap kebijakan partai harus berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Hasto kepada selalu.id.

Baca Juga: Naikkan Standar Kompetisi, Soekarno Cup 2026 Gunakan Wasit Liga 1 dan Teknologi VAR

Untuk memperkuat nilai antikorupsi di kalangan kader, PDIP juga akan menjalankan gerakan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan akronim dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang berlandaskan nilai nasionalisme.

Menurut Hasto, gerakan tersebut menekankan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang serta penguatan ideologi Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Baca Juga: Soal Foto Armuji Tak Dipasang di Poster Soekarno Cup 2026, Begini Jawaban Halus Panitia

Selain itu, PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara secara efektif melalui pelembagaan partai politik.

Hasto menyebut langkah tersebut mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Cabang Mojokerto Beri Kejutan Haru untuk Nasabah

Momen tahunan ini dimanfaatkan sebagai wadah menyapa langsung sekaligus mendekatkan diri dengan nasabah setia.

Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG

Langkah rapid asesmen ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo bahwa penanganan darurat MBG dilakukan secara menyeluruh hingga aspek psikologis korban pulih.