Senin, 20 Jul 2026 09:36 WIB

Hadapi Maraknya Korupsi, PDIP Perkuat Sistem Antipolitik Uang

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui selalu.id di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

selalu.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan komitmen partainya dalam membangun sistem pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di internal organisasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi maraknya kasus korupsi di lingkungan politik nasional. Menurutnya, PDIP menyiapkan sejumlah langkah pencegahan yang akan diterapkan secara menyeluruh di internal partai.

Baca Juga: PDIP Surabaya Wajibkan 40 Persen Pengurus Ranting dari Gen Z

Upaya tersebut meliputi pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem antipolitik uang, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik.

“Rekrutmen politik harus dilakukan secara transparan dan objektif. Kami juga melarang secara tegas penyalahgunaan wewenang oleh kader yang menjadi pejabat publik. Setiap kebijakan partai harus berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Hasto kepada selalu.id.

Baca Juga: Kisah Menyentuh Rizky Andranata, Dari Bukan Siapa-siapa Kini Masuk PDIP

Untuk memperkuat nilai antikorupsi di kalangan kader, PDIP juga akan menjalankan gerakan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan akronim dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang berlandaskan nilai nasionalisme.

Menurut Hasto, gerakan tersebut menekankan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang serta penguatan ideologi Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Baca Juga: Di Bulan Bung Karno, Armuji Tantang Kader Gen Z PDIP Surabaya jadi Anggota Dewan

Selain itu, PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara secara efektif melalui pelembagaan partai politik.

Hasto menyebut langkah tersebut mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

1 Rumah dan 3 Lapak di Dukuh Kupang Surabaya Terbakar

Berdasarkan laporan petugas, objek yang terbakar meliputi satu rumah milik Suprapti serta tiga lapak usaha.

Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, tetapi juga dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Pasuruan dan Probolinggo.

Bupati Fawait Minta Ribuan Mahasiswa KKN Fokus Dukung Desa dan Validasi Data Kemiskinan

"Mahasiswa jangan hanya menjadi pengamat atau pemberi kritik, tetapi juga ikut menghadirkan solusi," ujar Fawait.

Api Tinggi Tampak di Area TPA Benowo Surabaya, Begini Kesaksian Pengendara

Informan bernama Amar itu menyebut bahwa ia merekam kejadian tepat saat melintasi jalan menuju gerbang tol Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.