Kamis, 04 Jun 2026 14:56 WIB

Bingung Tak Dapat SK, Ibu-ibu Kader di Pengampon Wadul ke Putra Mensos Risma

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 13 Mar 2022 11:38 WIB
Ketua GAS, Fuad Benardi bersama para kader di Pengampon, Surabaya
Ketua GAS, Fuad Benardi bersama para kader di Pengampon, Surabaya

selalu.id - Ketua Gerakan Arek Suroboyo (GAS), Fuad Benardi menerima keluhan dari ibu-ibu kader yang mengaku bingung dan belum mendapat kepastian terkait SK dan Kader Surabaya Hebat.

"Saya terus terang ndak tahu keputusannya seperti apa," ujar Ermalinda salah satu kader di Pengampon, Surabaya.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Secara khusus, para kader di Pengampon mengundang Ketua GAS untuk menyampaikan keluhan serta memint saran untuk kegiatan selanjutnya. Pasalnya saat ini mereka belum memahami apakah masih diperbolehkan menangani posyandu, kesehatan dan tugas kader lainnya.

"Kami ini bingung, katanya usianya dibatasi. Kami tidak tercantum dalam SK terus kami ndak boleh lagi membantu warga kampung, gitu ta?," tanya Ermalinda yang diamini oleh kader lainnya.

Ermalinda mengatakan, bahwa dirinya berserta kelompok kader di kampung tersebut bekerja secara ikhlas. Ermalinda mengaku sudah menjalankan tugas kader sosial sejak tahun 1987 dan itu tidak dibayar.

"Kami ini mau bekerja membantu warga, tidak digaji pun tidak masalah, karena inilah hidup bergotong-royong. Tapi, kami takut salah kalau ndak punya SK tetap menjalankan tugas kader," keluhnya.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Ermalinda mencontohkan, bahwa saat Surabaya dipimpin oleh Wali Kota Tri Rismaharini, para kader hanya diberi tali asih sebesar 28 ribu, dan itu tidak menjadi persoalan, karena bagi mereka kader adalah panggilan jiwa untuk membantu sesama.

"Dulu itu ndak dibayar, malah sering urunan sendiri. Kami tidak masalah dan berjalan dengan baik. Sekarang dibayar, tapi kami malah bingung," bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua GAS, Fuad Benardi yang juga putra sulung Menteri Sosial Tri Rismaharini ini mengaku menampung keluhan para kader dan akan ditanyakan langsung aturan jelas kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Kita akan tanyakan. Menurut saya gerakan para ibu-ibu kader ini patut diapresiasi, tak hanya secara finansial, tapi kemudahan dan akses informasi yang jelas. Mereka adalah ujung tombak Pemerintah Kota Surabaya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," timpal Fuad.

"Saya berharap Pemkot Surabaya memberikan penjelasan yang detail dan dapat dimengerti oleh mereka. Ayo kita bahu-membahu membangun kota tercinta ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira maksud para kader ini baik, dan saya yakin Pemkot Surabaya juga punya tujuan yang baik pula. Mungkin hanya masalah komunikasi. Kita akan coba tanyakan biar jelas," pungkas Fuad. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.