Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemkot Tidak Memangkas Jumlah Kader
- Penulis : Ade Resty
- | Sabtu, 26 Feb 2022 17:31 WIB
selalu.id - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak mengurangi atau memberhentikan kader yang sudah bekerja. Reni mengaku mendapat laporan adanya pengurangan jumlah kader yang akan diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK).
Reni mengatakan, sejumlah kader kesehatan resah karena informasi beberapa puskesmas dan camat adanya kabar pemangkasan kader kesehatan. Sehingga mereka mengadu kepada DPRD Surabaya.
Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
"Saya menerima pengaduan itu dari kader Wonokromo, Sukolilo, Wonocolo, Sawahan, Benowo, dan Tambaksari jadi informasi yang diterima oleh kader akan ada pemangkasan itu sama semua kondisinya tersampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Koordinator Kesehatan" kata Reni, saat dihubungi selalu.id, Sabtu (26/2/2022).
Bahkan, Reni menjelaskan bahwa koordinator kesehatan itu di beri waktu untuk menyerahkan terkait nama-nama yang tercatat di SK sebagai Buser Surabaya Hebat. Sehingga jumlahnya akan berkurang dari Kader Kesehatan yang sudah ada.
"Misal Saya baru saja mendapat keluhan dari satu wilayah pakis, tepatnya RW 8 bahwa yang awalnya 60 tinggal 22. Kemarin yang di Gubeng itu ada RW yang dari 103 tinggal 36 otomatis lebih banyak kader yang tidak masuk dalam SK," jelas Reni.
Lebih lanjut, Reni meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak mengambil kebijakan yang meresahkan kader kesehatan. Sebab kader kesehatan di Surabaya 99 persen adalah ibu atau kaum perempuan.
"Kaum perempuan ini kan kesibukannya di rumah masih mau mengabdi sekian lama untuk warga kampungnya, ya jangan kemudian disampaikan kebijakan yang untuk ujuk-ujuk (tiba-tiba) kemudian mereka tidak dimasukkan ke dalam SK,"ungkap Reni.
Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
"Saya beharap kebijakan itu dibatalkan, mohon tidak mengambil kebijakan pemangkasan kader kesehatan,"imbuhnya.
Selain itu, Reni mengungkapkan, selama ini kader kesehatan tersebut sudah mengabdi lama. Pemkot menjanjikan memberi insentif naik menjadi Rp 400 ribu per bulan di akhir 2021.
"Jangan sampai tahun 2022 ini dikurangin. Jangan meresahkan, secara detail satu insentif kader bulan Januari-Februari agar dibayarkan penuh Rp 400 ribu itu kepada seluruh kader," ucapnya.
Kemudian, Reni menjelaskan, terkait rencana Buser Surabaya Hebat, apabila tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Kota Surabaya, dirinya menyetujui.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
"Monggo-monggo saja tetapi jangan memangkas kader kesehatan yang sudah mengabdi sekian lama, harus diberi insentif Rp 400 ribu yang sudah dijanjikan," tegasnya.
Ia berharap rencana pemangkasan tersebut tidak dilanjutkan. Reni menyebut bahwa Wali Kota Eri sangat perhatian terhadap ibu-ibu Kader. Sebab itu dirinya mohon jangan memangkas jumlah kader-kader yang aktif.
"Pak Wali Kota itu kan sangat perhatian terhadap ibu-ibu kader kesehatan, tiba-tiba langsung dipangkas apalagi kader kesehatan yang dipangkas itu adalah kader-kader yang aktif," terangnya. (Ade/SL1)
Editor : RedaksiURL : https://selalu.id/news-1198-wakil-ketua-dprd-surabaya-minta-pemkot-tidak-memangkas-jumlah-kader
