Rabu, 22 Jul 2026 22:21 WIB

Kasus Turun 10 Persen, Surabaya Perluas 126 Lokasi Tes HIV

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 03 Des 2025 10:50 WIB

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan momentum Hari AIDS Sedunia untuk menekan penularan HIV AIDS. Dinas Kesehatan memperluas layanan tes dan memperkuat jaringan penanganan berbasis Puskesmas serta komunitas.

 

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nanik Sukristina, menyatakan saat ini tersedia 126 tempat tes HIV yang tersebar di 63 Puskesmas, 62 rumah sakit, dan satu klinik utama. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mempermudah akses masyarakat terutama kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, LSL, waria, ibu hamil, calon pengantin, dan pasien penyakit menular.

 

“Kami juga bekerja sama dengan kelompok peduli HIV seperti ASPA dan pendamping sebaya. Edukasi dan penjangkauan langsung di masyarakat menjadi bagian penting dari strategi kami,” kata Nanik, Rabu 3 Desember 2025.

 

Nanik menjelaskan Puskesmas kini menjadi pusat layanan HIV yang komprehensif mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga pemberian obat ARV. Tes HIV juga terintegrasi dengan pemeriksaan lain seperti tuberkulosis, pemeriksaan ibu hamil, calon pengantin, dan PKG.

 

Upaya edukasi publik diperluas ke sekolah tingkat SMP dan SMA. Dinas melibatkan kader kesehatan dan Karang Taruna untuk memperkuat literasi bahaya HIV dan narkoba di tingkat masyarakat.

 

Dinas Kesehatan Surabaya menggandeng perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas untuk pendampingan ODHIV dan penjangkauan kelompok berisiko yang sulit terdeteksi.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

 

Menurut Nanik, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya stigma masyarakat, kesulitan menjangkau kelompok tersembunyi seperti LSL, penghentian pengobatan karena efek samping ARV, serta minimnya dukungan keluarga.

 

Tantangan lain yaitu Surabaya menjadi kota rujukan layanan HIV bagi wilayah Indonesia Timur sehingga banyak kasus yang tercatat bukan berasal dari warga kota.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

“Surabaya ini magnet layanan. Banyak penderita dari luar kota yang tes dan berobat di sini sehingga datanya tercatat sebagai kasus Surabaya,” ujarnya.

 

Nanik menyampaikan hingga Oktober 2025 sebanyak 52,48 persen kasus baru HIV di Surabaya berasal dari luar kota. Secara umum perkembangan kasus HIV pada 2025 turun sekitar 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

“Penurunan ini hasil kerja keras banyak pihak dalam memperluas tes dan pengobatan. Tantangan stigma, mobilitas penduduk, dan kelompok berisiko tetap harus terus kita hadapi,” katanya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.