DPR, Wali Kota Eri Cahyadi, dan DPRD Surabaya All Out Tuntaskan Sengketa Eigendom
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 21 Nov 2025 16:04 WIB
selalu.id - Sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding EV yang diklaim sebagai aset PT Pertamina di tiga kecamatan Kota Surabaya memasuki babak baru. Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat RDP dan Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa 18 November 2025.
Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji hadir mendampingi warga. Pimpinan dan anggota DPRD Surabaya ikut mengawal pembahasan untuk mencari penyelesaian bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta perwakilan instansi terkait. Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian ATR atau BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, dan perwakilan Forum Aspirasi Tanah Warga FATWA.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa laporan warga terkait klaim PT Pertamina pada tanah EV 1305 seluas 134 hektar dan EV 1278 seluas 220,4 hektar. Lokasi berada di tiga kecamatan Surabaya yang meliputi Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo. Di wilayah tersebut terdapat lima kelurahan yaitu Dukuh Pakis, Gunung Sari, Dukuh Kupang, Pakis, dan Sawunggaling.
“Dengan adanya surat tersebut Kantor Pertanahan Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan. Sehingga warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy.
Warga yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB tidak dapat memperpanjang atau meningkatkan hak menjadi Sertifikat Hak Milik SHM. Warga dengan surat persaksian juga tidak bisa mengurus administrasi menjadi SHM atau SHGB.
“Dari penjelasan Koordinator FATWA ada sekitar 12.500 dokumen persil yang diajukan ke BPN tidak bisa ditindaklanjuti karena tanah atau objek tersebut semuanya dicatat sebagai aset milik PT Pertamina,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian. Ia menilai aturan pemblokiran dan pelayanan pertanahan perlu disempurnakan.
“Regulasinya memang harus kita benahi. Pemblokiran itu harus jelas betul dasar-dasarnya harus kuat. Tidak bisa serta-merta memblokir hanya dengan surat kepada BPN,” tegas Adies.
Ia menyebut warga telah memperjuangkan hak atas tanah sejak 2010. “Insyaallah kami akan pertemukan dengan Pertamina. Syukur-syukur bisa langsung dilepaskan,” katanya.
Pembahasan berlanjut di Gedung Nusantara III DPR RI pada Rabu 19 November 2025. Rapat dipimpin Adies Kadir dan dihadiri pimpinan Komisi II dan Komisi VI, perwakilan Pertamina, Kementerian ATR atau BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Geliat Budaya dan Ekonomi Warga Surabaya dari Panggung Fasum Perumahan
“Alhamdulillah Dirut Pertamina menyampaikan bahwa atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia permasalahan ini akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah warga Surabaya akan mendapatkan hasil yang luar biasa,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Eri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ia menilai perkembangan positif muncul berkat sinergi dan komitmen lintas lembaga.
“Matur nuwun Wakil Ketua DPR RI Pak Adies Kadir. Matur nuwun Ketua dan seluruh Anggota Komisi II DPR. Matur nuwun Ketua dan Anggota Komisi VI DPR. Matur nuwun Dirut Pertamina dan jajarannya matur nuwun Mas Wagub,” tuturnya.
Menurut Eri kerja bersama menjadi kunci tercapainya titik terang. “Sinergi ini memberikan pembuktian bukan siapa yang terbaik bukan siapa yang terdepan tapi siapa yang bisa bersinergi maka itulah yang terbaik karena akan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Surabaya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengapresiasi langkah Wali Kota yang terus mendampingi warga hingga tingkat pusat. “Artinya masyarakat tidak sendirian tapi diperjuangkan oleh Walikotanya dengan cara kolaboratif bersama DPR RI. Kami selalu berdiskusi dan akhirnya ada kejelasan,” ujar Thoni.
Baca Juga: 40 Rumah di Jalan Ubi Surabaya Terancam Kehilangan Akses Jalan, DPRD Bilang Begini
Koordinator Umum FATWA Muchlis Anwar berterima kasih atas pendampingan Pemkot Surabaya. “Terima kasih dukungannya Pak Eri Wali Kota Surabaya. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya,” kata Muchlis.
RDP dan RDPU menghasilkan empat poin kesimpulan yaitu
1. Komisi II DPR RI mendengar dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan Forum Aspirasi Tanah Warga dan PT Dharma Bhakti Adijaya.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR atau BPN RI menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme non litigasi dengan mediasi bersama PT Pertamina Persero, Badan Pengelola BUMN, dan Kementerian Keuangan untuk proses pelepasan aset sesuai aturan.
3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR atau BPN RI menindaklanjuti perolehan hak atas tanah setelah pelepasan aset dilakukan.
4. Komisi II DPR RI memohon pimpinan DPR RI memfasilitasi pertemuan lanjutan antarinstansi untuk menyelesaikan sengketa dan isu pertanahan lainnya. (ADV)
Editor : Ading
