Rabu, 22 Jul 2026 17:38 WIB

Retribusi Parkir Surabaya Bocor, DPRD Ungkap Realisasi Hanya 40 Persen

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 03 Nov 2025 11:20 WIB

selalu.id – Kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya belum juga teratasi. Hingga akhir 2025, realisasi pendapatan dari sektor tersebut diprediksi hanya mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai kondisi itu menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan parkir di lapangan.

 

“Belum memenuhi target. Prediksi sampai akhir 2025 mungkin sekitar 40 persen,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

 

Eri menyebut kebocoran retribusi parkir sudah terjadi bertahun-tahun dan menjadi persoalan klasik yang belum tuntas. Namun, DPRD tetap optimistis situasi akan membaik tahun depan seiring penerapan sistem digital yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

 

Mulai awal 2026, sistem pembayaran parkir akan beralih ke model non-tunai dengan menggandeng salah satu bank BUMN.

 

“Setiap jukir nanti dibekali sistem di ponselnya, jadi masyarakat cukup tap untuk bayar parkir,” jelasnya.

 

Langkah digitalisasi ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan akibat transaksi tunai yang rawan tidak tercatat.

 

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

“Belajar dari belum tercapainya target tahun ini, kita optimistis 2026 akan jauh lebih baik karena ada perbaikan sistem secara signifikan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

 

Selain sistem pembayaran digital, Pemkot juga akan memperkuat pengawasan lapangan melalui pemasangan 750 CCTV di titik-titik parkir utama.

 

“Pengetatan monitoring lewat CCTV ini untuk memastikan setiap transaksi parkir tercatat resmi dan tidak ada pungli,” tegas Eri.

 

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya juga akan memperluas kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

 

“Termasuk pendampingan TNI/Polri agar ke depan semua pihak terus sinergis dalam meningkatkan kualitas layanan perparkiran,” imbuhnya.

 

DPRD mendorong agar evaluasi sistem pengawasan dan pembagian wilayah juru parkir dilakukan lebih ketat. Langkah ini dinilai penting agar perbaikan yang diterapkan pada 2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Perbaikan sistem yang terencana ini diharapkan bisa mengatasi berbagai kebocoran dan inefisiensi yang selama ini terjadi,” tutup Eri.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.