Jumat, 05 Jun 2026 21:58 WIB

Retribusi Parkir Surabaya Bocor, DPRD Ungkap Realisasi Hanya 40 Persen

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 03 Nov 2025 11:20 WIB

selalu.id – Kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya belum juga teratasi. Hingga akhir 2025, realisasi pendapatan dari sektor tersebut diprediksi hanya mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan.

 

Baca Juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai kondisi itu menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan parkir di lapangan.

 

“Belum memenuhi target. Prediksi sampai akhir 2025 mungkin sekitar 40 persen,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

 

Eri menyebut kebocoran retribusi parkir sudah terjadi bertahun-tahun dan menjadi persoalan klasik yang belum tuntas. Namun, DPRD tetap optimistis situasi akan membaik tahun depan seiring penerapan sistem digital yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

 

Mulai awal 2026, sistem pembayaran parkir akan beralih ke model non-tunai dengan menggandeng salah satu bank BUMN.

 

“Setiap jukir nanti dibekali sistem di ponselnya, jadi masyarakat cukup tap untuk bayar parkir,” jelasnya.

 

Langkah digitalisasi ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan akibat transaksi tunai yang rawan tidak tercatat.

 

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

“Belajar dari belum tercapainya target tahun ini, kita optimistis 2026 akan jauh lebih baik karena ada perbaikan sistem secara signifikan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

 

Selain sistem pembayaran digital, Pemkot juga akan memperkuat pengawasan lapangan melalui pemasangan 750 CCTV di titik-titik parkir utama.

 

“Pengetatan monitoring lewat CCTV ini untuk memastikan setiap transaksi parkir tercatat resmi dan tidak ada pungli,” tegas Eri.

 

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya juga akan memperluas kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

 

“Termasuk pendampingan TNI/Polri agar ke depan semua pihak terus sinergis dalam meningkatkan kualitas layanan perparkiran,” imbuhnya.

 

DPRD mendorong agar evaluasi sistem pengawasan dan pembagian wilayah juru parkir dilakukan lebih ketat. Langkah ini dinilai penting agar perbaikan yang diterapkan pada 2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Perbaikan sistem yang terencana ini diharapkan bisa mengatasi berbagai kebocoran dan inefisiensi yang selama ini terjadi,” tutup Eri.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sembunyikan Motor Curian di Rumah Mertua, Begini Ending Maling di Surabaya

Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kenjeran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pekan Olahraga Bhayangkara ke-80, Kapolda Jatim Tekankan Soliditas dan Sportivitas

Selain meningkatkan prestasi, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan sosial dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Senangnya Korban Pencurian saat Motornya Dikembalikan Polres Pasuruan

Suasana haru tak terhindarkan saat sepeda motor hasil curian itu diserahkan langsung kepada pemiliknya.

Update Jemaah Haji Jatim yang Sakit, Wafat hingga Pulang Selamat, Berikut Datanya

Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing.

Momen Dramatis Tim Damkar saat Evakuasi Kambing Etawa Terperosok Sumur di Mojokerto

Supoyo menyebut sumur tersebut sudah tidak dipakai lagi. Petugas damkar memakai tali tampar, tali karmantel, serta anak tangga untuk proses evakuasi.

DPRD Surabaya Soroti Dugaan Ketidaklengkapan Izin Pasar di Kawasan Tanjungsari

izin yang telah diterbitkan diduga tidak mencantumkan ketentuan jam operasional sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.