Senin, 16 Nov 2026 01:28 WIB

FH UNESA Gelar Pengabdian Masyarakat, Ajak UMKM Nglanggeran Pahami Merek Kolektif

selalu.id – Tim dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH UNESA) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk “Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif bagi UMKM” di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek kolektif.

 

Baca Juga: Pakar Hukum Ingatkan Pemkot Surabaya Cermat Terbitkan Izin Acara Besar Pasca-Kericuhan Konser SUBEC

Kegiatan yang diinisiasi oleh Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Budi Hermono, Cita Yustisia Serfiani, Eny Sulistyowati, dan tim dari FH UNESA ini menyasar pelaku UMKM di sektor kuliner, kerajinan, dan pertanian. Nglanggeran dikenal sebagai desa wisata agrowisata dan pengolahan cokelat dengan lebih dari 200 UMKM aktif.

 

Ketua tim pelaksana, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, menjelaskan masih banyak pelaku usaha di Nglanggeran yang belum memahami manfaat strategis pendaftaran merek kolektif.

“Merek kolektif dapat menjadi alat bersama untuk memperkuat identitas produk lokal, mencegah pembajakan, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global,” ujarnya.

 

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui survei kebutuhan, sesi sosialisasi hukum, dan diskusi interaktif. Peserta mendapat penjelasan mengenai perbedaan antara merek individu, merek kolektif, dan co-branding daerah seperti Jogjamark dan 100% Jogja yang dikelola Pemerintah Daerah DIY.

 

Baca Juga: Sempat Vakum, Campus League Surabaya Kembali Dorong Ekosistem Basket Kampus

Dalam sesi tanya jawab, para pelaku UMKM menyampaikan antusiasme dan kebutuhan pendampingan lanjutan. Banyak di antara mereka belum pernah mendaftarkan merek dagang karena keterbatasan informasi dan biaya. FH UNESA mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha agar tercipta ekosistem perlindungan hukum yang lebih inklusif.

 

“Desa Nglanggeran memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis UMKM. Pendaftaran merek kolektif bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka,” kata Budi Hermono dari tim hukum ekonomi bisnis FH UNESA.

 

Baca Juga: Pengamat: Soekarno Cup U-17 Berpotensi Dongkrak Elektabilitas Eri Cahyadi

Selain penyuluhan, kegiatan juga menampilkan produk unggulan seperti Chocomix, Chocobar, dan Pisang Salut Coklat, serta memperkenalkan potensi wisata edukatif di Griya Coklat Nglanggeran.

 

Tim FH UNESA berharap kegiatan ini dapat memotivasi UMKM di Gunungkidul untuk memperkuat merek dan legalitas usaha. Fakultas Hukum UNESA menegaskan komitmennya mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum ekonomi dan perlindungan kekayaan intelektual.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

PDIP Nganjuk Bangun 100 Unit Teba, Siap Pecahkan Rekor MURI

Marhaen berharap, selepas Rekor MURI tercapai, kebiasaan memilah dan mengolah sampah sudah mendarah daging menjadi budaya warga Nganjuk.

Hasto Kristiyanto Bahas Buku Ruling Indonesia yang Membongkar Sepak Terjang Politik Jokowi

Mietzner menempatkan hal itu sebagai bagian dari pola. Ia menulis bahwa Jokowi membebaskan diri dari PDI-P.

Langkah Nyata Pemkab Nganjuk Selesaikan Keluhan Warganya, Dari Soal KIS hingga Normalisasi Sungai

Pemkab Nganjuk memastikan persoalan itu akan ditindaklanjuti. Untuk normalisasi sungai, pemerintah sudah memulai pekerjaan dari Dam Tanjung mengarah ke Kapas.

Tumbangkan Tuan Rumah, Surabaya Juara Umum Kejurprov MPI Sidoarjo 2026

Dengan berakhirnya Kejurprov MPI Piala Bupati Sidoarjo 2026, hasil kompetisi diharapkan tidak sekadar menjadi catatan perolehan medali. 

Daftar Kandidat Potensial Cawapres Pengganti Gibran, Ini Nama-namanya 

Setidaknya delapan figur dari unsur pimpinan partai politik yang berpeluang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI.

KPAI Desak Negara Tak Cuma jadi Pemadam Kebakaran, Usut Kekerasan Seksual di Pesantren

KPAI mendesak keberpihakan kepada korban ditempatkan di garis terdepan melalui jaminan akses keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis.