Utang Rp1,59 Triliun Pemkot Surabaya, DPRD Ingatkan Risiko Jika Efisiensi Gagal
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 30 Sep 2025 14:58 WIB
selalu.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman dalam struktur APBD 2026 memasuki tahap akhir. Dari semula Rp2,9 triliun, besaran pinjaman disepakati turun menjadi Rp1,59 triliun.
Baca Juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyebut Pemkot masih memiliki ruang fiskal cukup lega meski menanggung beban pinjaman. Hal itu terlihat dari langkah efisiensi belanja wajib tahun 2025.
Belanja wajib yang semula Rp10,5 triliun berhasil ditekan menjadi Rp8,5 triliun. Aning menegaskan pemangkasan tidak menyentuh sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, beasiswa, serta insentif RT, RW, dan LPMK.
“Yang ditekan lebih pada biaya pembelian alat tulis kantor (ATK). Jadi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, beasiswa, serta gaji RT, RW, dan LPMK tetap sama,” jelas Aning, Selasa (30/9/2025).
Dengan efisiensi ini, Pemkot diproyeksikan memiliki ruang fiskal tersisa Rp3,9 triliun tiap tahun setelah dikurangi kewajiban pokok pinjaman. Proyeksi sisa ruang fiskal pada 2027 sebesar Rp3,1 triliun, 2028 Rp1,6 triliun, 2029 Rp1,6 triliun, dan 2030 kembali naik Rp3,1 triliun.
Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Pendapatan daerah juga diprediksi terus meningkat. Pada 2026 ditargetkan Rp11,2 triliun dan 2027 sebesar Rp11,7 triliun. “Rata-rata kenaikan pendapatan daerah konsisten di kisaran Rp400–800 miliar tiap tahun,” terang Aning.
Ia menyebut pinjaman Rp1,59 triliun akan difokuskan untuk proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), penanganan banjir, penerangan jalan umum (PJU), serta infrastruktur lingkungan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
“Kalau JLLB rampung 2026, dampak ekonominya luar biasa. Konektivitas ke kawasan Gerbangkertosusila lebih lancar, sehingga potensi fiskal kota juga meningkat,” ungkapnya.
Namun Banggar DPRD tetap mengingatkan agar efisiensi belanja wajib benar-benar nyata, bukan hanya angka di atas kertas. “Kami akan mengawasi ketat saat pembahasan RAPBD murni 2026,” tegas Aning.
Editor : Ading
