Sorotan soal Belanja APBD Surabaya, DPRD: Kegiatan Publik Jadi Prioritas

selalu.id - Sejumlah polemik mengemuka terkait beberapa pos anggaran di APBD Kota Surabaya. Di antaranya terkait paket makanan dan belanja sewa perlengkapan. DPRD Surabaya akan terus mengawal dan menyempurnakannya agar belanja tersebut berorientasi kegiatan publik seperti yang selama ini telah berjalan.

Anggota DPRD Kota Surabaya Budi Leksono mengatakan, setiap pos anggaran di APBD diwajibkan melalui prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

“Untuk setiap pos anggaran, ada aturannya, ada prosedurnya. Itulah yang harus kita cermati,” ujar Budi.

Budi mencontohkan polemik 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar yang dibandingkan dengan jumlah ASN Surabaya yang hanya sekitar 11.000 orang.

“Anggaran itu ada penamaannya. Misalnya paket makan lapangan. Itu bukan untuk ASN, tapi kegiatan-kegiatan dalam setahun, misalnya ada pertemuan kader Posyandu, kader Surabaya Hebat, Bunda PAUD, petugas kebersihan dan pengamanan, pertemuan ribuan penerima beasiswa, pertemuan dengan UMKM, dan sebagainya. Kami akan terus mengawasi agar semuanya dilakukan secara transparan,” tegas Budi.

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Demikian pula polemik soal anggaran jamuan dan konsumsi pejabat eselon dengan anggaran Rp6,3 miliar untuk 28 ribu paket jamuan pejabat eselon. Itu bukan jamuan untuk pejabat eselon di Pemkot Surabaya saja, melainkan anggaran untuk acara-acara yang difasilitasi Pemkot Surabaya, baik acara yang terkait Pemkot seperti kunjungan dari kementerian atau Pemda lain, maupun acara pihak eksternal yang strategis untuk mendukung kemajuan kota.

“Misalnya, ada asosiasi seperti perhimpunan para dokter, dosen, insinyur, ahli budaya, dan sebagainya ada acara di Surabaya, bisa dimintakan bantuan jamuan,” ujarnya.

“Kami juga mengawal misalnya ketika ada agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang dihadiri wali kota seluruh Indonesia beserta dinas-dinas kota se-Tanah Air. Surabaya sebagai tuan rumah menyediakan jamuan konsumsi, tetapi seribu orang datang ke Surabaya mereka menginap hotel bayar sendiri, beli oleh-oleh bayar sendiri, sewa transportasi sendiri, yang tentu menambah pendapatan daerah dan masyarakat,” imbuh Budi.

Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Budi mendorong agar Pemkot Surabaya memperketat proses belanja makanan-minuman dan perlengkapan acara untuk terus dikonsolidasikan ke dalam Sekretariat Daerah untuk memudahkan pengawasan. Misalnya soal pos belanja sewa perlengkapan acara, di mana sewa ribuan kipas angin, sound sytem, tenda, dan panggung. Dinas, kelurahan, kecamatan, dan kalangan masyarakat mengajukan ke Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya ketika membutuhkan tenda dengan AC atau kipas, dan sejenisnya.

“Kita mendorong agar anggaran tersebut tetap dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti selama ini. Misalnya ketika ada operasi pasar murah, pemeriksaan kesehatan di lapangan, dan program yang melibatkan banyak masyarakat, yang semuanya butuh tenda, sound system, AC atau kipas, dan sejenisnya, bisa memakai anggaran tersebut. Dan itu sudah berjalan selama ini, sehingga anggaran benar-benar untuk kegiatan publik. Itu akan terus kami kawal dan awasi. Tentunya semua belanja ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Editor : Redaksi

URL : https://selalu.id/news-10912-sorotan-soal-belanja-apbd-surabaya-dprd-kegiatan-publik-jadi-prioritas