Rabu, 24 Jun 2026 13:17 WIB

DPRD Jatim Bungkam Soal Tunjangan Rumah Rp59 Juta di Tengah Krisis

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf

selalu.id – DPRD Jawa Timur (Jatim) belum memberikan tanggapan terkait evaluasi tunjangan rumah dinas (Rumdin) yang mencapai Rp49 juta hingga Rp59 juta per bulan, meski kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.

 

Baca Juga: Lagi Ramai Pemadaman Listrik, DPRD Jatim Minta Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

Polemik ini mencuat setelah besaran tunjangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai terlalu tinggi. Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, saat dimintai keterangan usai sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, enggan menjawab detail. "Yang penting kita tidak melanggar aturan," ujarnya.

 

Musyafak menambahkan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut. "Kita tunggu petunjuk yang aplikatif," katanya singkat.

 

Regulasi tunjangan Rumdin tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023. Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta, Wakil Ketua Rp54,86 juta, dan anggota Rp49,08 juta per bulan.

 

Baca Juga: Dinilai Tak Berpihak pada Rakyat, Ketua DPRD Jatim Diminta Mundur dari Jabatannya

Besaran tunjangan itu menjadi sorotan publik setelah tunjangan perumahan anggota DPR RI Rp50 juta per bulan juga menuai kontroversi. Masyarakat menilai jumlah tersebut tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi.

 

Pakar politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Drs. Cahyo Tri Budiono, M.Si., menilai secara hukum tidak ada pelanggaran terkait pemberian tunjangan. Namun, ia menyoroti aspek etika. "Saya kira evaluasi menjadi penting, sehingga amanat rakyat bisa tersampaikan," katanya.

 

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinas

Menurut Cahyo, sense of crisis harus ditunjukkan agar lembaga legislatif tidak semakin menjadi sorotan negatif. Evaluasi diharapkan bisa memberikan keadilan dan mengurangi kesenjangan antara wakil rakyat dan masyarakat.

 

Publik tetap menunggu sikap DPRD Jatim untuk merespons polemik ini dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Dorong Percepatan Investasi, DPMPTSP Jatim Gelar Bimtek OSS RBA dan LKPM

Melalui bimtek ini, pelaku usaha mendapat pembekalan terkait penggunaan sistem OSS RBA serta tata cara penyusunan LKPM.

Kemaki Minta KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Anggaran APBD Jatim

Kemaki meminta Gubernu Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mencopot Kepala Dinas Kelautan Perikanan (KKP) Jatim serta memblacklist kontraktor yang bermasalah.

LIRA Minta Anggaran DPRD Probolinggo Rp81,41 Miliar Berdampak Langsung bagi Masyarakat

‎LIRA pun mendesak DPRD untuk meninjau kembali anggaran kegiatan yang dianggap kurang prioritas dalam pembahasan APBD Tahun 2027.

Khitan Massal HUT ke-52 SIER, 100 Anak Ikuti Layanan Khitan Modern Tanpa Jahitan

Metode yang digunakan adalah teknologi khitan modern Bipolar Tech atau Bipolar Sealer.

Dugaan Penyebab Tewasnya Bocah 5 Tahun saat Kebakaran Rumah di Surabaya

Korban saat kejadian berada di dalam rumah bersama kakak kandungnya, Aldery yang berusia 15 tahun yang berhasil selamat meski terluka.

Ketika PLN Seenaknya Sendiri saat Pemadaman Listrik di Surabaya, Dishub Aja Dicuekin

Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo membenarkan bahwa pihaknya tidak memperoleh informasi lebih awal mengenai pemadaman listrik tersebut.