Sabtu, 07 Nov 2026 03:44 WIB

Kasus Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Mandek, Begini Pendapat Ahli Hukum

Ahli hukum pidana, Prof. Sholehuddin Dr. SH, MH
Ahli hukum pidana, Prof. Sholehuddin Dr. SH, MH

selalu.id - Kasus dugaan malpraktik di RS Siti Hajar Sidoarjo yang menyebabkan meninggalnya pasien usai menjalani operasi amandel hingga kini belum menemui kejelasan. Proses penyelidikan yang berjalan hampir setahun dinilai sangat lambat dan berpotensi mencederai rasa keadilan keluarga korban.

 

Baca Juga: Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Sidoarjo Mandek, Korban dan Kuasa Hukum Laporkan ke Bareskrim

Ahli hukum pidana, Prof. Sholehuddin Dr. SH, MH, menilai penyelidikan kasus ini seharusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Menurutnya, bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya unsur kelalaian medis.

 

“Kejanggalan-kejanggalan ini, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, menunjukkan adanya dugaan kuat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini memenuhi unsur malpraktik medis,” kata Prof. Sholehuddin saat dikonfirmasi selalu.id, Rabu (30/7/2025).

 

Berdasarkan laporan keluarga, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses medis yang dijalani korban. Di antaranya, keluarga tidak dimintai tanda tangan persetujuan operasi, pasien tidak diwajibkan berpuasa sebelum tindakan medis, dan keluarga diminta membeli obat ketika operasi belum selesai. Setelah itu, korban dinyatakan meninggal dunia.

 

Prof. Sholehuddin menyatakan, berdasarkan keterangan keluarga korban dan laporan polisi, sudah cukup alasan hukum untuk menetapkan adanya dugaan kelalaian. Ia merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 359 KUHP.

 

Baca Juga: Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Mandek, Keluarga Ancam Praperadilan

“Penyidik tidak perlu memeriksa hal-hal yang tidak relevan. Cukup dengan logika hukum dan keterangan keluarga korban, sudah cukup kuat untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan,” ujarnya.

 

Ia juga menilai lambannya penanganan kasus ini mengganggu rasa keadilan masyarakat. “Proses penyelidikan yang berlarut-larut tanpa kejelasan, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan keluarga korban,” katanya.

 

Terkait hal ini, Prof. Sholehuddin mengusulkan agar RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI mengatur limitasi waktu penyelidikan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali. Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman penyidik terhadap konsep kelalaian dalam hukum pidana.

Baca Juga: Meninggal Usai Operasi Amandel, Kasus Dugaan Malpraktek RS Siti Hajar Sidoarjo Mandek

 

“Jika memang ada kendala dalam penyelidikan, ganti saja penyidiknya. Ada prosedur hukum yang mengatur hal tersebut,” tegasnya.

 

Pihak RS Siti Hajar belum memberikan tanggapan atas kasus ini.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gudang Penyimpanan Kabel-Genset di Mastrip Surabaya Terbakar

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.

Polisi Bongkar Pabrik Oli Palsu Beromzet Rp260 Juta di Mojokerto, Ini Mereknya

Atas ungkap ini, polisi mengimbau masyarakat dan pemilik bengkel agar lebih waspada saat membeli oli kendaraan, dengan memastikan logo SNI dan izin NPT resmi.

Mitos Naga Putih dan Emas di Balik Erupsi Gunung Semeru

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara.

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Kini Level Siaga

Erupsi kali ini meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah tenggara atau Besuk Kobokan.

Kasus Hibah Pokmas Jatim: Jaksa KPK Ultimatum Anwar Sadad Hadir di Sidang Minggu Depan!

Jaksa menegaskan tidak akan main-main jika Anwar Sadad mangkir dari kewajiban hukumnya. Pihaknya siap melakukan pemanggilan paksa.

Era Baru Layanan RSUD Jatim: Mulai dari KRIS, Sistem iDRG hingga Kelola Keuangan Pakai AI

Rumah sakit juga wajib memvalidasi data pasien melalui NIK terintegrasi Dukcapil dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.