Sabtu, 07 Nov 2026 02:53 WIB

Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Sidoarjo Mandek, Korban dan Kuasa Hukum Laporkan ke Bareskrim

selalu.id – Kasus dugaan malpraktik yang menewaskan Bagas Priyo (28), warga Sepande, Sidoarjo, saat menjalani operasi amandel di RS Siti Hajar pada 21 September 2024, hingga kini belum menemukan titik terang. Keluarga korban menilai penanganan kasus oleh Polresta Sidoarjo lamban dan terancam dihentikan.

 

Baca Juga: Kasus Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Mandek, Begini Pendapat Ahli Hukum

Dimas Yemahura Alfarauq, kuasa hukum keluarga korban, menyatakan kekecewaannya dalam konferensi pers di LBH Nurani Surabaya, Senin (29/9/2025). Menurutnya, penyidik beralasan belum ada bukti cukup kuat dan tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3 Henti Lidik).

 

"Kami sangat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Bagas. Ia datang ke rumah sakit untuk menjalani tindakan medis, dan seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi," ujar Dimas.

 

Dimas menyoroti kejanggalan dalam proses medis RS Siti Hajar, termasuk dugaan penggunaan data laboratorium lama yang tidak sesuai tanggal operasi dan ketiadaan persetujuan tindakan medis (informed consent) dari keluarga sebelum operasi.

 

"Anehnya, dokumen persetujuan itu tiba-tiba muncul dalam proses penyelidikan. Padahal, saat itu keluarga hanya diminta membeli obat di apotek yang diduga untuk kepentingan pasien lain," tambahnya.

 

Keluarga korban juga kesulitan memperoleh rekam medis dan riwayat penanganan pasien dari pihak rumah sakit. Hingga Bagas meninggal, keluarga tidak mendapat informasi jelas mengenai penyebab kematian.

Baca Juga: Dugaan Malpraktik RS Siti Hajar Mandek, Keluarga Ancam Praperadilan

 

"Ibu Anju, orang tua korban, sudah melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo sejak 2 Oktober 2024, namun surat perintah penyelidikan baru terbit pada 1 September 2025. Ironisnya, pada tanggal yang sama diterbitkan SP2HP yang menyatakan tidak ditemukan peristiwa pidana," ungkap Dimas.

 

Dimas bersama tim kuasa hukum akan mengirimkan laporan pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka juga meminta Karo Paminal dan Propam Mabes Polri menindaklanjuti laporan, serta Biro Wassidik melakukan gelar perkara khusus untuk membuka kembali pemeriksaan kasus ini.

 

"Kami berharap Kapolri dan Kapolda Jawa Timur dapat melihat dan mengetuk hati nurani mereka. Ada seorang ibu yang menuntut pertanggungjawaban atas kematian anaknya yang menjalani prosedur operasi di rumah sakit," tegas Dimas.

 

Dimas menambahkan, pihaknya memiliki bukti dan saksi yang akan diajukan dalam proses penyelidikan. Ia menyayangkan sikap awal penyidik Polresta Sidoarjo yang menilai tidak ada tindak pidana.

 

"Kami tidak akan pernah menyerah untuk mencari keadilan bagi Bagas. Jika hasil dari Bareskrim atau gelar perkara khusus tetap tidak berkeadilan, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut," pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gudang Penyimpanan Kabel-Genset di Mastrip Surabaya Terbakar

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.

Polisi Bongkar Pabrik Oli Palsu Beromzet Rp260 Juta di Mojokerto, Ini Mereknya

Atas ungkap ini, polisi mengimbau masyarakat dan pemilik bengkel agar lebih waspada saat membeli oli kendaraan, dengan memastikan logo SNI dan izin NPT resmi.

Mitos Naga Putih dan Emas di Balik Erupsi Gunung Semeru

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara.

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Kini Level Siaga

Erupsi kali ini meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah tenggara atau Besuk Kobokan.

Kasus Hibah Pokmas Jatim: Jaksa KPK Ultimatum Anwar Sadad Hadir di Sidang Minggu Depan!

Jaksa menegaskan tidak akan main-main jika Anwar Sadad mangkir dari kewajiban hukumnya. Pihaknya siap melakukan pemanggilan paksa.

Era Baru Layanan RSUD Jatim: Mulai dari KRIS, Sistem iDRG hingga Kelola Keuangan Pakai AI

Rumah sakit juga wajib memvalidasi data pasien melalui NIK terintegrasi Dukcapil dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.