Fraksi PDIP Nilai RPJMD Jatim Minim Solusi dan Target PAD Tidak Realistis
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 09 Jul 2025 14:56 WIB
selalu.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029 yang diajukan Gubernur tidak komprehensif dan minim solusi nyata.
Baca Juga: DPRD Jatim Sahkan Perda Hak Disabilitas, Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Hukum
Pandangan ini disampaikan dalam sidang paripurna melalui juru bicara fraksi, Yordan M. Batara Goa, Rabu (9/7/2025).
Fraksi PDIP menilai jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi sebelumnya terlalu defensif dan tidak membuka ruang dialog. Salah satu sorotan utama adalah target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya dipatok 1,87 persen per tahun.
"Target pertumbuhan PAD yang rendah ini akan membatasi ruang fiskal untuk membiayai program prioritas yang pro-rakyat," kata Yordan.
Ia menyebut angka tersebut tidak realistis karena rata-rata pertumbuhan PAD Jatim dalam lima tahun terakhir mencapai 6,9 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Fraksi PDIP menilai proyeksi konservatif ini disusun tanpa argumentasi teknis yang kuat.
Selain itu, fraksi menyoroti kurangnya perhatian terhadap ketimpangan wilayah dan risiko kebencanaan. Meski kawasan Gerbangkertosusila menyumbang 46 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara Madura hanya 5 persen, RPJMD disebut tidak memuat indikator ketimpangan seperti Indeks Theil.
Baca Juga: SPKLU di DPRD Jatim Diresmikan, Ali Kuncoro: Terbuka untuk Masyarakat Umum
Begitu pula dengan indikator kebencanaan yang dinilai luput, padahal menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, sebanyak 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori risiko tinggi bencana.
Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan ketahanan keluarga. Angka perkawinan anak usia 16–18 tahun di Jawa Timur disebut masih tinggi, yakni 5,6 persen, tertinggi ketiga di Pulau Jawa.
"Ini bukan hanya soal data, tapi tentang masa depan generasi muda," tegas Yordan.
Baca Juga: Gerindra Soroti Turunnya Anggaran Pertanian, Kehutanan dan Energi di RAPBD Jatim 2027
Sorotan lainnya adalah terkait layanan dasar. Fraksi PDIP menyebut angka pengangguran lulusan SMK di Jatim yang mencapai 8,19 persen menunjukkan adanya ketimpangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Akses layanan kesehatan yang belum merata antara kawasan perkotaan dan pesisir/kepulauan juga menjadi catatan.
Fraksi PDIP meminta agar Gubernur membuka ruang revisi substansi terhadap dokumen RPJMD sebelum disahkan. Mereka menegaskan RPJMD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang efektif, bukan sekadar formalitas dokumen lima tahunan.
Editor : Ading
