Jumat, 20 Nov 2026 19:12 WIB

Pansus DPRD Surabaya Minta Target PAD Harus Realistis, Tak Andalkan Utang

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 19 Jun 2025 13:28 WIB
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati

selalu.id – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih selektif dan realistis dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun ke depan.

 

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Ajeng menilai proyeksi PAD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus didasarkan pada potensi riil dan prioritas wilayah, bukan sekadar melanjutkan program sebelumnya.

 

“Pemerintah harus menghitung potensi yang benar-benar bisa dicapai dan dikembangkan,” kata Ajeng, Kamis (19/6/2025).

 

Politisi Gerindra ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan variabel ekonomi terkini, seperti inflasi, dalam menyusun target retribusi dan pajak daerah.

 

Ia menyoroti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, salah satunya terkait bagi hasil pajak parkir valet yang turun dari 30 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, kondisi itu harus disiasati agar Pemkot tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

 

Ajeng juga menyoroti target PAD yang tercantum dalam RPJMD, yakni Rp 7,7 triliun pada awal 2026 dan naik menjadi Rp 8,4 triliun di akhir 2030. Ia meminta Pemkot menyampaikan prioritas sektor yang paling potensial untuk menopang target tersebut.

 

“Pemkot harus menyampaikan dua atau tiga prioritas potensi PAD yang paling bisa diandalkan, supaya tidak sekadar ambisi angka,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

 

Dalam aspek pembiayaan, Ajeng mengingatkan agar utang tidak dijadikan tumpuan utama dalam pembangunan jangka menengah. Menurutnya, pembahasan soal pinjaman sebaiknya hanya dibahas dalam proses anggaran tahunan.

 

“Kalau mau bicara utang, bahas saja di pembahasan anggaran tahunan. Jangan jadikan utang sebagai pondasi utama dalam RPJMD,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.