Sabtu, 26 Sep 2026 00:00 WIB

Pansus DPRD Surabaya Minta Target PAD Harus Realistis, Tak Andalkan Utang

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 19 Jun 2025 13:28 WIB
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati

selalu.id – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih selektif dan realistis dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun ke depan.

 

Baca Juga: ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD

Ajeng menilai proyeksi PAD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus didasarkan pada potensi riil dan prioritas wilayah, bukan sekadar melanjutkan program sebelumnya.

 

“Pemerintah harus menghitung potensi yang benar-benar bisa dicapai dan dikembangkan,” kata Ajeng, Kamis (19/6/2025).

 

Politisi Gerindra ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan variabel ekonomi terkini, seperti inflasi, dalam menyusun target retribusi dan pajak daerah.

 

Ia menyoroti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, salah satunya terkait bagi hasil pajak parkir valet yang turun dari 30 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, kondisi itu harus disiasati agar Pemkot tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.

Baca Juga: Pungli Rekrutmen Pemkot Surabaya: Jangan Cuma Tangkap Kroco, Seret Penikmat Aliran Dananya!

 

Ajeng juga menyoroti target PAD yang tercantum dalam RPJMD, yakni Rp 7,7 triliun pada awal 2026 dan naik menjadi Rp 8,4 triliun di akhir 2030. Ia meminta Pemkot menyampaikan prioritas sektor yang paling potensial untuk menopang target tersebut.

 

“Pemkot harus menyampaikan dua atau tiga prioritas potensi PAD yang paling bisa diandalkan, supaya tidak sekadar ambisi angka,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Telusuri Riwayat Tanah di Karangpoh, BPN Mangkir RDP

 

Dalam aspek pembiayaan, Ajeng mengingatkan agar utang tidak dijadikan tumpuan utama dalam pembangunan jangka menengah. Menurutnya, pembahasan soal pinjaman sebaiknya hanya dibahas dalam proses anggaran tahunan.

 

“Kalau mau bicara utang, bahas saja di pembahasan anggaran tahunan. Jangan jadikan utang sebagai pondasi utama dalam RPJMD,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Progres RSUD Sedati Lampaui Target, Wabup Sidoarjo Wanti-wanti soal Kualitas Material

Inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan lambannya pengerjaan fisik di lokasi.

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya

Selain penyelarasan desain, Pemkot Surabaya secara eksplisit melarang pihak sekolah negeri melakukan aktivitas jual beli seragam kepada siswa maupun orang tua.

RAPBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Pertanyakan Pemangkasan Belanja Modal

Golkar pun meminta Pemprov Jawa Timur menjelaskan strategi menjaga ketersediaan infrastruktur, konektivitas, hingga pemerataan layanan publik.

Viral Wadah MBG di Patrang Jember Disebut Kurang Bersih, Ini Kata Pihak Pengelola

Keluhan tersebut mengemuka setelah akun Facebook IWJ Ofisial milik Muhamad Abas mengunggah foto wadah makanan atau ompreng MBG yang dinilai kurang bersih.

Ketika Energi Bersih Menentukan Masa Depan Industri Indonesia

Dalam pidato pembukaan General Debate pada 22 September, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut dunia sedang menghadapi empat tests of power.

Tim Gabungan Berjuang Padamkan Karhutla di Lereng Terjal Gunung Limas Ponorogo

Kebakaran yang dilaporkan warga itu menghanguskan sekitar 2 hektare lahan.