selalu.id – Pemerintah Kota Surabaya mencatatkan penurunan angka dispensasi kawin (diska) sebesar 61,63 persen sepanjang 2024. Angka ini tercatat oleh Pengadilan Agama dan disebut sebagai hasil dari intervensi kebijakan serta kolaborasi lintas sektor yang konsisten dilakukan Pemkot.
Baca Juga: Gandeng BKKBN Jatim, PIJAR Sosialisasikan Program Pendewasaan Usia Pernikahan di Sekolah
Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam presentasi kepada Tim Juri Kinerja Pencegahan dan Perkawinan Anak (PPA) Award secara daring dari Ruang Sidang Wali Kota, Kamis (12/6/2025).
Menurut Eri, salah satu faktor utama penurunan diska adalah kerja sama strategis antara Pemkot dengan Pengadilan Agama melalui nota kesepahaman. Dalam kesepakatan itu, kelurahan dilarang mengeluarkan surat keterangan belum menikah (N1) kepada pasangan di bawah umur. Selain itu, terdapat kewajiban pemberian nafkah pasca-cerai. Jika diabaikan, pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran KTP yang berdampak pada layanan publik.
“Kebijakan ini terbukti efektif menekan angka perceraian dan melindungi hak anak serta perempuan,” kata Eri, Jumat (13/6/2025).
Pemkot juga memanfaatkan sistem Satu Data untuk mengintegrasikan putusan cerai dengan sistem pemantauan nafkah. Tim lapangan ditugaskan melakukan kunjungan untuk memastikan kewajiban tersebut dijalankan, termasuk mendorong agar pembayaran nafkah dilakukan secara berkala enam bulan atau setahun.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi menjadikan Surabaya sebagai kota ramah anak. Surabaya saat ini telah tergabung dalam jejaring UNESCO Aspnet Cities dan menjadi kandidat Child Friendly Cities Initiative (CFCI) dari UNICEF.
Pemkot juga memperkuat kebijakan melalui Peraturan Daerah dan Perwali, serta program edukasi seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan kegiatan di Balai RW.
Baca Juga: Wali Kota Eri Targetkan Surabaya Zero Pernikahan Dini di 2024
“Pelarangan tanpa edukasi tidak efektif. Karena itu kami mengutamakan pendekatan persuasif melalui pendidikan keluarga,” tegas Eri.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemkot membentuk struktur kelembagaan hingga ke tingkat RW, seperti DP3APPKB, Satgas PKBM, dan fasilitator Puspaga. SDM lokal seperti kader PKK, Kader Surabaya Hebat, dan Karang Taruna turut dilibatkan bersama tokoh agama, relawan sekolah, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
“Kami ingin keluarga dan anak-anak menjadi pelopor dan pelapor. Pelatihan rutin kami gelar agar mereka berdaya dan berani bersuara,” tambahnya.
Baca Juga: BKKBN Jatim Sebut Pernikahan Dini Jadi Penghambat Penurunan Kasus Stunting
Beberapa inovasi digital juga terus dikembangkan, antara lain aplikasi Sayang Keluarga, kelas calon pengantin, Puskesmas RW Siaga Anak, dan sistem pendampingan pranikah melalui platform SSW Alfa.
Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widyawati, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis komunitas juga dijalankan melalui Kampung Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA). Program ini menggabungkan inisiatif seperti Kampung ASI, Kampung Aman, dan Kampung Belajar.
“Kami sesuaikan pendekatan berdasarkan karakter wilayah. Tokoh agama kami libatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang bahaya pernikahan dini,” pungkasnya.
Editor : Ading