Kamis, 23 Jul 2026 03:13 WIB

Kritik dari Dalam: Achmad Hidayat Tegur Plt Ketua DPC PDIP Menyimpang Prinsip Partai

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 04 Jun 2025 17:48 WIB
Kader senior PDIP Surabaya, Achmad Hidayat
Kader senior PDIP Surabaya, Achmad Hidayat

selalu.id — Dinamika internal PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya memanas. Kader senior PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, yang dinilai menyimpang dari prinsip dasar partai.

 

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

Menurut Achmad, kepemimpinan saat ini justru menciptakan ketidaknyamanan di tubuh kader dan tidak menjalankan kewajiban partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya terkait perlindungan terhadap kader.

 

“Sebagai kader, saya punya tanggung jawab moral menyuarakan kebenaran. Dalam AD/ART partai jelas tertulis bahwa partai wajib melindungi kadernya. Tapi kenyataannya, banyak yang justru ditelantarkan, bahkan seolah-olah dibidik,” ujar Achmad saat ditemui di Kantor DPC PDIP Surabaya.

 

Ia juga menyoroti langkah-langkah DPC yang menurutnya berlebihan, termasuk pemanggilan sejumlah kader untuk klarifikasi internal yang disebutnya menyerupai proses pemeriksaan di kantor polisi.

 

“Komite Etik dan Mahkamah Partai adalah kewenangan DPP, bukan DPC. Tapi hari ini ada kader yang dipanggil dan diperiksa seakan-akan sudah bersalah. Ini penyimpangan,” tegasnya.

 

Achmad mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti penyimpangan, mulai dari foto, rekaman suara, hingga percakapan WhatsApp, yang menurutnya menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan kader. Salah satunya adalah laporan polisi terhadap Ketua PAC PDIP Tambaksari, Arif Wirawan.

 

“Saya tahu siapa yang menyuruh dan siapa yang mengarahkan. Semua ada catatannya. Ini bukan lagi persoalan pribadi, tapi sudah mengarah pada kriminalisasi kader,” ujarnya.

 

Ia menuding kepemimpinan Plt Yordan telah memperkeruh suasana dan memicu polarisasi internal, bukannya memperkuat solidaritas partai.

 

Baca Juga: PDIP Surabaya Wajibkan 40 Persen Pengurus Ranting dari Gen Z

“Pemimpin seharusnya membawa suasana gotong-royong. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak kader sekarang merasa tidak aman. Bahkan ada yang diminta mencari pengacara untuk menghadapi sesama kader. Ini bukan kultur PDIP,” katanya.

 

Achmad mengungkap bahwa gejolak internal ini bermula sejak dirinya dipanggil oleh seorang pejabat eksekutif di Surabaya dan diminta menyatakan dukungan dalam Konfercab PDIP. Karena menolak, ia mengaku mulai mendapat tekanan.

 

“Setelah saya tolak, mulai muncul ancaman. Dibilang masalah-masalah saya akan dibongkar. Dan itu yang sekarang terjadi,” ungkapnya.

 

Meski begitu, ia menyatakan siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Namun ia menolak untuk diam melihat kader-kader akar rumput dipinggirkan akibat dinamika politik internal.

 

Baca Juga: Kisah Menyentuh Rizky Andranata, Dari Bukan Siapa-siapa Kini Masuk PDIP

Achmad berencana membawa seluruh bukti ke DPP PDIP, termasuk menyampaikannya langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

 

“Kalau saya tidak menyampaikan ini ke Bu Mega, rasanya berat di hati. Semua data sudah kami siapkan. Biar DPP yang menilai,” ujarnya.

 

Ia juga mempertanyakan alasan pembebastugasan Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC sebelumnya. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Adi, PDIP Surabaya justru solid dan berhasil memenangkan Pilgub di Surabaya.

 

“Kalau kita dibilang tidak kompak, bagaimana bisa menang Pilgub di Surabaya? Ini fakta, bukan asumsi,” tutupnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.