selalu.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPRD Surabaya tak hanya menyinggung soal daging halal dan obat hewan. Populasi kucing liar yang sering terabaikan turut menjadi sorotan dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus), Rabu (28/5/2025).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kucing jalanan yang banyak berkeliaran di perkampungan.
“Kucing liar bisa membawa penyakit berbahaya seperti toksoplasma, yang berisiko bagi ibu hamil. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga kesehatan masyarakat,” ujar Arjuna.
Ia mengusulkan agar pengendalian kucing liar diatur dalam Raperda melalui program penangkapan, sterilisasi, vaksinasi, hingga adopsi. Menurutnya, selama ini penanganan kucing liar hanya bergantung pada komunitas pecinta hewan yang bekerja tanpa dukungan kebijakan.
Ketua Pansus, Johari Mustawan, menyambut baik usulan tersebut. Ia menyebut Raperda ini tak hanya mengatur soal peternakan dan rumah potong, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat bagi manusia dan hewan.
“Produk peternakan harus ASUH—Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Tapi kita juga harus memperhatikan hewan-hewan yang tidak dipelihara. Jangan dibiarkan tanpa pengawasan,” kata Johari.
Sementara itu, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, drh. Aswin, mengakui keterbatasan dalam menangani kucing liar. Ia menyebut sebagian besar kegiatan sterilisasi dan perawatan masih dilakukan oleh relawan.
“Memang belum ada program resmi dari pemkot. Ke depan, ini bisa masuk sebagai bagian dari kebijakan kesehatan hewan secara menyeluruh,” jelas Aswin.
Editor : Ading