selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja perangkat daerah (PD) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno bersama seluruh kepala perangkat daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/5/2025).
Baca Juga: Gubernur Khofifah Dorong Sinergi Pembangunan di Magetan
Menurut Khofifah, keberhasilan Pemprov Jatim tidak semata diukur dari Indikator Kinerja Umum (IKU), tetapi dari peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat, khususnya di desa. Ia menyebut indeks gini ratio dan indeks Theil sebagai indikator pemerataan kesejahteraan.
Khofifah mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menanggulangi kemiskinan desa. Ia mencontohkan program akses KURsus bagi petani tebu yang melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, serta perbankan, termasuk Bank Jatim.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur untuk mendukung pertanian dan desa wisata, serta penanganan stunting yang membutuhkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota, PKK, dan posyandu.
Baca Juga: Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Rp7,62 Miliar untuk Warga Bangkalan
Khofifah meminta program strategis nasional yang berdampak langsung pada rakyat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih, untuk segera diakselerasi.
Hingga 21 Mei 2025, telah terbentuk 5.597 Koperasi Merah Putih dari target 8.501, tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan. Program MBG saat ini dilayani melalui 79 lokasi Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) di 38 kota/kabupaten dan menjangkau 240.277 siswa. Sementara, Program SR telah membangun 12 lokasi tahap pertama dan tiga lokasi tambahan yang disetujui: UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
Baca Juga: Cegah Banjir, Gubernur Khofifah Tinjau Normalisasi Sungai di Pamekasan
“Koperasi Merah Putih adalah bukti nyata kemajuan desa, MBG menjadi solusi atasi stunting dan gizi buruk, sementara Sekolah Rakyat menjawab kebutuhan pendidikan inklusif,” ujar Khofifah.
Adapun realisasi anggaran APBD 2025 hingga 21 Mei 2025 mencapai 35,05 persen dari pendapatan atau sekitar Rp9,9 triliun, terdiri dari PAD (Rp6,349 triliun), pendapatan transfer (Rp3,547 triliun), dan pendapatan lain-lain (Rp5,256 triliun). Sementara, realisasi belanja sebesar 22,86 persen atau Rp6,87 triliun, meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Editor : Ading