Selasa, 17 Nov 2026 07:05 WIB

Soal Kasus Nopol Alphard Gubernur Khofifah Bungkam, Penyelidikan Polisi Mandek, Kebal Hukum?

Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah

selalu.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, enggan memberikan komentar terkait penggunaan nomor polisi (nopol) palsu pada mobil Toyota Alphard yang ia gunakan. Meski terdapat kesempatan untuk memberikan statemen kepada wartawan yang menemuinya untuk doorstop usai rapat paripurna dengan DPRD Jatim, Senin (6/10/2025), ia memilih melayani permintaan foto bersama mahasiswa daripada menjawab pertanyaan wartawan.

Seperti saat salah satu wartawan media online saat melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Khofifah terkait kasus nopol ganda pada mobil yang ia tumpangi beberapa pekan lalu di Mojokerto. "Bu, apa tanggapannya terkait dengan penggunaan nopol ganda?" ujar salah satu wartawan tersebut.

Baca Juga: Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Sudah hari ke 26 tepatnya pasca terbongkarnya nopol palsu pada mobil toyota Alphard yang ia tumpangi, pihak kepolisian pun masih belum juga mengeluarkan keterangan resmi terkait polemik yang melibatkan orang nomor satu di Jatim tersebut.

Sebelumnya, Khofifah diketahui menggunakan mobil Toyota Alphard dengan nopol W 1334 QB saat kunjungan kerja ke Mojokerto pada 11 September 2025. Penelusuran media menemukan bahwa nopol tersebut terdaftar atas nama mobil Mitsubishi Pajero yang juga tidak taat pajak.

Kabag TU Biro Umum Setdaprov Jatim, Ribut Sariyono, membenarkan penggunaan mobil Alphard tersebut dengan alasan keamanan. Namun, alasan ini menuai kritik dari masyarakat. Arief Sucahyono, seorang warga, menilai alasan keamanan tersebut tidak masuk akal dan mempertanyakan sumber dana sewa mobil tersebut.

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiawan, sebelumnya menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait hal ini. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi kepada publik. Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik.

Baca Juga: Perkuat Sinergi, Kapolri Temui Rais Aam PBNU di Surabaya

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.