Jumat, 24 Jul 2026 03:39 WIB

Reses DPRD: Warga Pakis Keluhkan Zonasi PPDB dan Banjir Akibat Proyek

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 22 Mei 2025 11:31 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo

selalu.id - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan persoalan banjir akibat proyek drainase menjadi dua keluhan utama warga Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, dalam reses terakhir Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, Rabu (22/5/2025).

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Penyelesaian Sengkarut Lahan TK ABA Sambikerep: Jangan Korbankan Hak Anak!

Cahyo menyampaikan bahwa warga mengeluhkan sistem zonasi yang dianggap tidak berpihak. Meski secara administratif berada di wilayah Pakis, sejumlah warga kesulitan mengakses sekolah negeri seperti SMPN 46 karena jarak tempat tinggal yang cukup jauh.

 

“Ini soal jarak. Banyak warga yang tinggal di pinggiran Pakis tidak masuk zonasi SMPN terdekat. Akhirnya anak-anak mereka harus bersekolah di swasta,” ujar Cahyo saat reses di Balai RW Pakis Tirtosari, Selasa malam (21/5/2025).

 

Keluhan ini menjadi perhatian serius bagi legislator dari Fraksi PKS tersebut. Ia menegaskan perlunya intervensi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya bagi keluarga pramiskin—kelompok rentan yang belum tercatat sebagai miskin, namun sangat terdampak secara ekonomi.

 

“Jangan hanya keluarga miskin yang mendapat perhatian. Keluarga pramiskin juga harus diperhatikan agar tidak tergelincir menjadi miskin. Bantuan pendidikan seperti SPP harus tepat sasaran,” tegasnya.

 

Selain itu, warga juga mengeluhkan banjir yang justru makin parah setelah proyek saluran air dibangun.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Isi Direksi Definitif di Perumda dan PD

 

“Warga bilang sebelum ada proyek, rumahnya tidak separah ini. Tapi sekarang malah banjir. Diduga karena kesalahan elevasi. Harusnya air mengalir ke depan, tapi ini justru tertahan,” jelas Cahyo.

 

Ia mengungkapkan bahwa proyek drainase tersebut sudah lama diusulkan warga, namun baru terealisasi tahun ini. Sayangnya, perencanaan teknis dinilai kurang cermat dan malah memperburuk kondisi.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

“Kalau memang butuh pompa tambahan, kami akan dorong ke dinas terkait. Tapi yang utama, perencanaan teknisnya harus dievaluasi. Jangan sampai pembangunan malah jadi sumber masalah baru,” ujarnya.

 

Cahyo menegaskan akan menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada pimpinan dewan dan dinas terkait. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi pendidikan dan pelaksanaan proyek drainase di Surabaya.

 

“Aspirasi warga ini menjadi catatan penting. Kami ingin pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menambah beban mereka,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

FKPPH Jatim Tebar Semangat Kepedulian Lingkungan Lewat Aksi Tanam Mangrove

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Anniversary FKPPH Ke-39 yang mengusung tema "39 Tahun Mengabdi, Berkarya Sepenuh Hati".

Atasi Kendala Transportasi Warga Miskin, Pemkab Jember Luncurkan Layanan Kesehatan Home Care

Selain pelayanan medis, Pemkab Jember juga akan memberikan bantuan sembako secara berkala kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk dukungan.

Kejari Jember Tetapkan Tiga Tersangka dalam Dugaan Korupsi Bank Jatim Rp2,9 Miliar

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.

Tas Kresek Berisi Rp200 Juta dan Nama "Pak Wali" dalam Sidang Korupsi Proyek di Madiun

Saat ini, majelis hakim masih mendalami keterkaitan isi percakapan itu dengan dugaan aliran dana yang menjadi pokok perkara.

Miris, Ayah di Surabaya Pilih Berjudi untuk Beli Susu Anak

Kasus ini menggambarkan persoalan ekonomi yang dihadapi terdakwa. Namun, alasan tersebut tidak menghapus fakta bahwa perbuatannya tetap melanggar hukum.

Momen Haru Warga Mojokerto Sambut Bantuan Air Bersih dari Pemerintah

Kalaksa BPBD Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan dropping air bersih untuk desa terdampak kekeringan diperkirakan berlangsung hingga 5 September 2026.