selalu.id - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan persoalan banjir akibat proyek drainase menjadi dua keluhan utama warga Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, dalam reses terakhir Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, Rabu (22/5/2025).
Baca Juga: Pansus DPRD Surabaya Minta Target PAD Harus Realistis, Tak Andalkan Utang
Cahyo menyampaikan bahwa warga mengeluhkan sistem zonasi yang dianggap tidak berpihak. Meski secara administratif berada di wilayah Pakis, sejumlah warga kesulitan mengakses sekolah negeri seperti SMPN 46 karena jarak tempat tinggal yang cukup jauh.
“Ini soal jarak. Banyak warga yang tinggal di pinggiran Pakis tidak masuk zonasi SMPN terdekat. Akhirnya anak-anak mereka harus bersekolah di swasta,” ujar Cahyo saat reses di Balai RW Pakis Tirtosari, Selasa malam (21/5/2025).
Keluhan ini menjadi perhatian serius bagi legislator dari Fraksi PKS tersebut. Ia menegaskan perlunya intervensi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya bagi keluarga pramiskin—kelompok rentan yang belum tercatat sebagai miskin, namun sangat terdampak secara ekonomi.
“Jangan hanya keluarga miskin yang mendapat perhatian. Keluarga pramiskin juga harus diperhatikan agar tidak tergelincir menjadi miskin. Bantuan pendidikan seperti SPP harus tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan banjir yang justru makin parah setelah proyek saluran air dibangun.
Baca Juga: HUT Bhayangkara, Ketua Fraksi PDIP Dorong Polri Transparan dan Dicintai Masyarakat
“Warga bilang sebelum ada proyek, rumahnya tidak separah ini. Tapi sekarang malah banjir. Diduga karena kesalahan elevasi. Harusnya air mengalir ke depan, tapi ini justru tertahan,” jelas Cahyo.
Ia mengungkapkan bahwa proyek drainase tersebut sudah lama diusulkan warga, namun baru terealisasi tahun ini. Sayangnya, perencanaan teknis dinilai kurang cermat dan malah memperburuk kondisi.
Baca Juga: Cak YeBe: Lawan Jukir Liar Perlu Sistem, Jangan Bebani Warga
“Kalau memang butuh pompa tambahan, kami akan dorong ke dinas terkait. Tapi yang utama, perencanaan teknisnya harus dievaluasi. Jangan sampai pembangunan malah jadi sumber masalah baru,” ujarnya.
Cahyo menegaskan akan menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada pimpinan dewan dan dinas terkait. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi pendidikan dan pelaksanaan proyek drainase di Surabaya.
“Aspirasi warga ini menjadi catatan penting. Kami ingin pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menambah beban mereka,” pungkasnya.
Editor : Ading