selalu.id – Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan melindungi pekerja informal, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Surabaya menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
Baca Juga: Kasus Meninggal karena DBD, DPRD Surabaya Desak Rumah Sakit Tak Tolak Pasien BPJS
Kolaborasi ini diwujudkan melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), yang bertujuan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) di Surabaya. Program ini merupakan yang pertama diimplementasikan di Indonesia.
Program Perisai menyasar pekerja informal seperti tukang becak, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pengemudi ojek daring, hingga pekerja rumah tangga—kelompok yang rentan secara ekonomi dan sangat membutuhkan perlindungan sosial.
LPMK, yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya dan didukung oleh jaringan Seduluran LPMK, berperan sebagai mitra kunci dalam program ini. Mereka bertugas mendata, mensosialisasikan, serta memfasilitasi pendaftaran warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kader masyarakat juga dilatih menjadi agen penggerak untuk membantu proses pendaftaran dan memberikan edukasi mengenai manfaat kepesertaan dalam program ini.
Program Perisai memberikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua bagi peserta. Diharapkan, perlindungan ini meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan pekerja informal, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi serta mengurangi beban Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Kepala BPJS Surabaya: Semua RS Wajib Terima Pasien Meski Bukan Mitra
Koordinator Seduluran LPMK Surabaya, Joko MHS, mengatakan kolaborasi ini berpotensi besar mengatasi kemiskinan struktural di Surabaya.
> "Inisiatif ini adalah contoh nyata kolaborasi antar lembaga, sekaligus hadiah ulang tahun untuk Kota Surabaya. Ini juga menjadi langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada selalu.id, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga: JKN Jadi Syarat Haji, BPJS dan Kemenag Edukasi Calon Jemaah Surabaya
Kerja sama ini memiliki dasar hukum yang kuat. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi peserta jaminan sosial.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Di tingkat daerah, berbagai peraturan provinsi dan Peraturan Wali Kota Surabaya mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, serta memberikan legitimasi hukum bagi peran aktif LPMK sebagai fasilitator dan edukator.
Editor : Ading