selalu.id – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menanggapi video viral yang menyebut anggaran pendidikan di Surabaya berada di bawah 20 persen. Menurutnya, informasi tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah memahami konteks penganggaran di daerah.
Baca Juga: Empat Kali Mangkir, Komisi B DPRD Surabaya Tegur Pengelola 88 Avenue
Ajeng menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah belanja fungsi pendidikan, bukan hanya dana yang melekat di Dinas Pendidikan.
“Kalau hanya melihat dari anggaran di Dinas Pendidikan saja, tentu terlihat kurang dari 20 persen. Tapi jangan lupa, ada juga anggaran pendidikan yang melekat di perangkat daerah lain, seperti beasiswa untuk pemuda tangguh, bantuan pendidikan SMA/SMK, dan program lainnya,” ujar Ajeng saat dihubungi selalu.id, Jumat (16/5/2025).
Ia menyatakan akan mengecek kembali besaran anggaran pendidikan Kota Surabaya dalam APBD 2025. Namun secara prinsip, Ajeng meyakini Pemkot telah berupaya mematuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan.
Menanggapi video viral di media sosial, Ajeng menilai penting bagi Pemerintah Kota untuk segera memberikan klarifikasi secara komprehensif. Ia mengingatkan bahwa informasi publik harus disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
Baca Juga: Ini Respon Ketua DPRD Surabaya Soal Polemik Parkir Wali Kota Eri
“Saya tidak mau menyebut videonya menyesatkan, tapi yang pasti, Pemkot sudah benar menjelaskan bahwa anggaran pendidikan itu tidak semata dari Dinas Pendidikan. Ini yang harus dipahami masyarakat,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga berharap klarifikasi dari Pemkot tidak hanya menjawab isu viral, tetapi juga memperkuat transparansi anggaran. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program pendidikan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Usai Minimarket, Wali Kota Eri Bakal Bidik Aturan Parkir di Rumah Makan
“Pendidikan adalah kunci pembangunan jangka panjang. Jadi tidak hanya soal angka 20 persen, tapi juga bagaimana program-program itu benar-benar sampai pada warga yang membutuhkan, terutama dalam hal akses dan kualitasnya,” pungkas Ajeng.
Sebelumnya, video di akun Instagram @maulifikr menyebut anggaran pendidikan Surabaya hanya 19 persen dari total APBD 2025 yang mencapai Rp12,3 triliun. Pemerintah Kota Surabaya langsung membantah informasi tersebut dan menyatakan bahwa total belanja fungsi pendidikan telah mencapai Rp2,588 triliun atau 20,96 persen dari APBD.
Editor : Ading