Jumat, 20 Nov 2026 20:33 WIB

Marak KTP Pakai Alamat Rumah Ibadah, Ketua Komisi A DPRD: Ini Celah Manipulasi Data

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 15 Mei 2025 15:38 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

selalu.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, angkat suara terkait maraknya pengajuan KTP dengan alamat rumah ibadah sebagai domisili.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menyalahi aturan administrasi kependudukan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

 

“Ada intervensi dari pihak eksternal yang meminta bantuan pengurusan KTP dengan alamat di rumah ibadah. Ini tidak bisa diizinkan, kecuali bagi mereka yang memang tinggal dan bertugas di sana, seperti pendeta atau marbot,” ujar Yona, Kamis (15/5/2025).

 

Politikus Gerindra ini menyebut banyak pengajuan berasal dari warga pendatang yang tidak memiliki alamat tetap di Surabaya. Mereka, lanjut Yona, menyiasatinya dengan mencantumkan alamat gereja atau masjid demi mengakses layanan publik, pendidikan, bahkan pekerjaan.

 

“Kalau jumlahnya kecil dan ada fungsinya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai puluhan orang menggunakan alamat rumah ibadah, itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

 

Yona menyoroti bahwa praktik ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang kerap dijadikan rujukan, sebenarnya tidak mengatur soal domisili KTP.

 

“PBM itu hanya mengatur pendirian rumah ibadah dan FKUB. Tidak ada satu pun pasal yang memperbolehkan rumah ibadah menjadi alamat domisili resmi,” jelasnya.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

 

Ia juga mencurigai praktik ini dapat menjadi celah manipulasi data kependudukan, terutama bila dilakukan secara masif dan sistematis.

 

“Ini bukan soal agama, tapi soal validitas data kependudukan. Jangan sampai rumah ibadah dijadikan alat manipulasi untuk kepentingan sesaat,” tandasnya.

 

Yona mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya agar lebih tegas dalam menyikapi permohonan semacam ini. Ia menekankan pentingnya keberanian petugas menolak pengajuan yang tidak sesuai prosedur, meski mendapat tekanan.

 

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

“Kita harus cegah budaya ewoh-pekewuh dalam pelayanan publik. Ketegasan penting agar administrasi tetap tertib dan akurat,” ujarnya.

 

Namun, ia mengakui bahwa tidak semua kasus bisa digeneralisasi. Jika seseorang benar-benar tinggal dan mengabdi di rumah ibadah, seperti takmir atau pendeta, maka penggunaan alamat tersebut masih dapat diterima.

 

Sebagai penutup, Yona mendorong adanya regulasi lebih spesifik agar ke depan tidak terjadi penyalahgunaan data domisili. “Ini pelajaran penting agar kita menjaga akurasi data dan wibawa administrasi kependudukan kita,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.