Rabu, 18 Nov 2026 07:58 WIB

DPRD Surabaya Desak Pemkot Segel Graha Family jika Tak Lunasi Pajak Rp12,2 Miliar

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 29 Apr 2025 14:33 WIB
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, M Machmud
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, M Machmud

selalu.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, M Machmud, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk bertindak tegas terhadap pengembang kawasan perumahan mewah Graha Family yang diduga menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 2008, dengan total tunggakan mencapai Rp12,2 miliar.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Machmud menilai pengembang tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, bahkan belum juga melakukan cicilan pembayaran hingga kini.

 

“Kami tidak melihat ada itikad baik dari pengembang. Sudah tahu menunggak lebih dari Rp12 miliar sejak 2008, tapi diam saja. Jangankan melunasi, mengangsur pun tidak,” ujarnya saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (29/4/2025).

 

Menurutnya, sebagai pengembang besar yang menjual unit rumah bernilai miliaran rupiah, Graha Family seharusnya mampu menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa perlu desakan dari legislatif.

 

“Kalau tiga rumah saja laku, itu sudah bisa menutup sebagian besar tunggakan. Mereka sudah menikmati hasil penjualan sejak lama, tapi tidak bertanggung jawab. Harus diperlakukan sama seperti warga biasa,” tegasnya.

 

Machmud juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Surabaya yang dinilainya terlalu lunak terhadap pengembang besar. Ia membandingkan dengan kewajiban masyarakat umum yang harus melunasi PBB terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual-beli.

Baca Juga: Kurangi Suhu Panas Perkotaan, Surabaya Masifkan Penanaman Pohon dan Uji Emisi Kendaraan

 

“Masyarakat kalau mau jual beli rumah ke notaris, PBB-nya harus lunas. Tapi ini, rumah terus dijual, BPHTB-nya jalan, sementara PBB-nya tidak dibayar. Ini jelas tidak adil,” sambungnya.

 

Ia menyebut Komisi B telah menerima surat dari pengembang berisi permohonan penundaan pelunasan. Namun ia menilai surat tersebut hanya bentuk penghindaran dari pertemuan langsung dengan DPRD.

 

“Kalau memang mau lunasi, ya lunasi. Jangan cuma janji. Ini sudah modus lama. Kami akan panggil lagi. Kalau tetap mangkir, kami minta Pemkot tidak ragu menyegel aset mereka,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Wanti-wanti Kampung Pancasila jangan Cuma 'Keren' Pas Ada Lomba

 

Machmud juga mengungkap adanya indikasi pengembang besar lain di Surabaya yang melakukan praktik serupa, yakni menjual rumah tanpa menyelesaikan kewajiban PBB. Karena itu, ia mendesak Pemkot untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan aturan.

 

“Kalau terus dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Jangan sampai pengembang-pengembang besar ini hanya menikmati hasil, tapi lepas dari tanggung jawab kepada kota,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.

PDS Perkuat Pendampingan Hukum dengan Kejari Tanjung Perak Surabaya

Melalui kerja sama ini, PDS dapat memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika proses bisnis dan perkembangan regulasi.