Minggu, 08 Feb 2026 06:18 WIB

ABUJAPI Jatim Serukan Standarisasi Pelatihan Satpam dan Peringatan Dini May Day

Halal Bihalal dan Konsolidasi BPD ABUJAPI Jawa Timur
Halal Bihalal dan Konsolidasi BPD ABUJAPI Jawa Timur

selalu.id – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Jawa Timur (ABUJAPI) menggelar Halal Bihalal dan Konsolidasi BPD ABUJAPI Jawa Timur yang dihadiri 335 BUJP se-Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Surabaya ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol. Lafri Prasetyono, S.I.K., M.H., dan Wakil Ketua Umum II BPP ABUJAPI, H. Novembriono, S.E.

 

Ketua BPD ABUJAPI Jawa Timur, Dra. Musfiro Agus Sumitro, melaporkan kinerja 19 bulan kepengurusan, menekankan upaya memaksimalkan program internal, membangun sinergi dengan mitra strategis, dan menjaga integritas BUJP. Dalam kesempatan itu, juga diumumkan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus yang terbit pada 24 Maret 2025.

 

Menjelang May Day 1 Mei 2025, ABUJAPI Jatim mengimbau seluruh pimpinan BUJP untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat rencana aksi massa besar di Monas. Potensi gangguan kondusivitas di lingkungan kerja menjadi perhatian serius. Salah satu isu penting yang dibahas adalah keseragaman biaya pelatihan satpam.

 

ABUJAPI Jatim berharap kepada Dirbinmas Polda Jatim agar biaya pelatihan satpam dapat lebih seragam dan adil. Kesetaraan biaya dinilai krusial untuk memperkuat sinergi dan kelancaran program keamanan swakarsa di Jawa Timur.

 

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan, BPD ABUJAPI Jatim mengumumkan pembelian kendaraan operasional baru untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas. Acara juga menyediakan fasilitas cek kesehatan gratis dan booth ABUJAPI Jatim yang menawarkan perlengkapan operasional BUJP.

 

Mewakili Dirbinmas Polda Jatim, Kombes Pol. Lafri Prasetyono, AKBP Widya Budhi Hartati menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan BUJP dalam pembinaan satuan pengamanan, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengawasan, hingga penerbitan dan perpanjangan izin operasional.

 

"Kami juga tekankan pentingnya memahami aturan yang berlaku agar bisnis jasa pengamanan berjalan sesuai jalur yang benar," terangnya di Surabaya, (28/4/2025).

 

AKBP Widya juga menegaskan perlunya keseragaman dalam pelatihan dan standar kompetensi satpam, mengingat kurikulum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kapolri Nomor 53 Tahun 2003 dan standar kompetensi tahun 2018.

 

Ia mengingatkan pentingnya legalitas dan proses yang benar dalam menjadi satpam, serta mengimbau masyarakat agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai satpam tanpa legalitas yang jelas. Penggunaan seragam satpam juga harus sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Acara ditutup dengan harapan agar momentum Halal Bihalal dan konsolidasi ini dapat mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi, dan membawa berkah bagi seluruh anggota ABUJAPI Jatim. Dengan berbagai inisiatif yang telah dan akan dilakukan, ABUJAPI Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas jasa pengamanan di Jawa Timur.

Editor : Ading
Berita Terbaru

2026, PGN Perkuat Kompetensi SDM dan Soliditas Ekosistem Kerja 

Kepercayaan pekerja pada keberlanjutan perusahaan juga terlihat dari tingkat perputaran pekerja (turn over) kurang dari 3%.

Izin Belum Lengkap, Outlet HWG23 di Kota Mojokerto Ditutup

Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 mengatur jarak minimal 400 meter dari sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

KBS Diproses Kejati, DPRD Surabaya Ingatkan Perawatan Satwa

"Jangan sampai satwa KBS kena dampak. Makanannya dan kesehatannya jangan sampai terlantar,” ujar Buleks.

KPK Ungkap Tren Emas Kini Jadi Alat Suap

Hal ini membuat KPK lebih menaruh perhatian terhadap emas terkait komoditas korupsi di samping uang tunai dan kripto.

Pembentukan DJENPES Dekati Final, Menag: Bukti Keseriusan Pemerintahan Prabowo!

Menurut Menag, pesantren saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan komprehensif. 

Dugaan Korupsi di KBS, Wali Kota Eri Minta Kejati Jatim Usut Tuntas

Eri mengungkapkan, dugaan persoalan pengelolaan keuangan di tubuh KBS tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.