selalu.id – Insiden terbaliknya perahu tambang di Sungai Karangpilang yang menelan korban jiwa memantik perhatian serius dari Komisi C DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: DPRD Sebut Festival Rujak Uleg Surabaya Cerminan Gotong Royong dalam Keberagaman
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, menegaskan pentingnya pembangunan jembatan di lokasi tersebut guna menghindari kejadian serupa di masa depan.
"Perahu tambang yang terbalik kemarin menjadi pengingat kita semua bahwa keselamatan warga adalah prioritas. Karena itu, kami mendorong agar di lokasi tersebut dibangun jembatan," ujar Aning, Minggu (20/4/2025).
Namun, Aning menegaskan pembangunan jembatan tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa kajian matang. Menurutnya, letak jembatan harus benar-benar dipilih secara strategis agar dapat mengakomodasi mobilitas masyarakat dengan efisien.
"Tidak semua titik bisa langsung dibangun jembatan. Perlu kajian mendalam agar pembangunannya tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat," tambahnya.
Meski demikian, masyarakat belum bisa berharap banyak dalam waktu dekat. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut belum masuk dalam APBD 2025. Komisi C baru akan mengawal penganggarannya untuk tahun 2026.
Baca Juga: Viral Video Kritik Anggaran Pendidikan Surabaya Terendah, Begini Tanggapan DPRD
"Untuk tahun 2025 memang belum ada anggarannya. Tapi pembahasan RAPBD 2026 akan dimulai lebih awal, yaitu bulan Juni nanti. Biasanya baru Agustus, sekarang dimajukan. Jadi kami akan kawal betul," jelas Aning.
Terkait proyek diversifikasi air di kawasan Gunung Sari yang sebelumnya direncanakan dimulai pada 2025, Aning menyebutkan hal serupa terjadi: tidak ada alokasi anggaran pada tahun berjalan.
"Diversifikasi Gunung Sari juga belum ada anggarannya di 2025. Padahal tahun lalu sempat dianggarkan Rp200 miliar, tapi hanya disetujui Rp50 miliar karena adanya rasionalisasi akibat tidak tercapainya target PAD 2024," bebernya.
Baca Juga: Marak KTP Pakai Alamat Rumah Ibadah, Ketua Komisi A DPRD: Ini Celah Manipulasi Data
Untuk proyek-proyek besar lainnya, seperti flyover Taman Pelangi, Aning mengatakan pembangunan baru bisa dilakukan pada 2026 jika Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahannya rampung pada 2025.
"Kalau DED dan pembebasan lahannya selesai tahun ini, maka DPR RI bisa menganggarkan pembangunannya melalui APBN 2026. Saat ini kita sedang dorong agar semuanya beres tepat waktu," pungkasnya.
Dalam rencana awal Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), flyover Taman Pelangi akan didanai melalui skema pinjaman sebesar Rp160 miliar yang akan dimasukkan dalam APBD 2026. Namun, rencana tersebut masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPRD.
Editor : Ading