Anggaran CCTV Dihapus, DPRD Surabaya Heran: Perangi Curanmor Kok Tanpa Mata Elektronik?
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 14 Apr 2025 10:00 WIB
selalu.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritik kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kamera pengawas (CCTV), di tengah maraknya aksi curanmor dan isu penculikan anak.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Menurut Yona, langkah itu bertolak belakang dengan semangat Pemkot yang mengajak warga aktif memberantas kejahatan jalanan.
“Pemkot ajak warga perangi curanmor, tapi anggaran CCTV malah tak muncul di pokok pikiran (pokir) maupun sistem informasi perencanaan (SIPD). Padahal CCTV terbukti efektif mengamankan wilayah yang sulit dijangkau petugas,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Politikus Gerindra itu menilai, di situasi rawan seperti sekarang, CCTV seharusnya diperbanyak, bukan justru ditiadakan. Apalagi, warga kini tak hanya resah dengan pencurian motor, tapi juga khawatir soal isu penculikan anak.
“Kalau CCTV lengkap, ditambah portal dan pos kamling aktif, keamanan lingkungan bisa jauh lebih terjaga. Ini semangat yang seharusnya dikuatkan, bukan dilemahkan,” tegasnya.
Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit
Yona juga mencontohkan keberhasilan sejumlah warga di Surabaya Barat yang memasang CCTV secara swadaya. Ia mengaku turut membantu pengadaan perangkat tersebut dan hasilnya cukup efektif.
“Di beberapa titik, bahkan pencurian sandal di masjid bisa terungkap. Artinya, CCTV benar-benar berfungsi sebagai mata elektronik yang efektif,” katanya.
Baca Juga: Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik
Dengan pertimbangan itu, Yona mendesak Pemkot untuk mengevaluasi kebijakan penghapusan anggaran CCTV. Menurutnya, membangun sistem keamanan kota tak bisa mengabaikan teknologi pengawasan.
“Keamanan itu soal sinergi antara warga, aparat, dan teknologi. Kalau satu dikurangi, ya pincang. Jangan sampai penghematan anggaran justru mengorbankan rasa aman masyarakat,” tutupnya.
Editor : Ading
