Selalu.id – DPRD Surabaya menyoroti rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dan membandingkannya dengan potensi pengembangan RSUD BDH.
Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Surabaya saat menggelar rapat evaluasi kinerja rumah sakit daerah khususnya manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi, Jumat (11/4/2025) lalu.
Baca Juga: Pansus LKPJ Minta Camat-Lurah Awasi Ketat Proyek Dana Kelurahan
Pansus Aning Rahmawati menilai kinerja RSUD BDH menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan. Dengan pendapatan sebesar Rp 174 miliar dan pengeluaran Rp 167 miliar, rumah sakit ini dinilai memiliki kestabilan finansial yang kuat.
Rencana pengembangan fasilitas di lahan seluas 5.000 meter persegi dinilai layak didorong, apalagi telah dilengkapi dengan visibility study yang komprehensif.
“Berdasarkan kajian yang ada, investasi sebesar Rp 500 miliar diperkirakan akan kembali dalam jangka waktu lima tahun. Ini adalah proyek yang terukur dan memiliki potensi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebaliknya, Aning menilai bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan masih belum matang, baik dari sisi perencanaan teknis maupun legalitas lahan.
Hingga saat ini, proyek tersebut masih bergantung pada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dijadwalkan baru akan dilakukan pada 22 April 2025.
Baca Juga: Anggaran CCTV Dihapus, DPRD Surabaya Heran: Perangi Curanmor Kok Tanpa Mata Elektronik?
“Dengan waktu yang tersedia di tahun anggaran ini, hampir tidak mungkin pembangunan fisik dapat segera dimulai. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran sebesar Rp 305 miliar untuk proyek ini perlu dikaji ulang,” tegas Aning.
Ia menyarankan agar dana tersebut dialihkan untuk mempercepat penguatan RSUD BDH, yang dinilai lebih siap secara teknis dan administratif. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak nyata dan terukur dalam waktu yang relatif lebih singkat.
Lebih lanjut, Aning juga menyoroti kondisi RS Surabaya Timur yang hingga kini masih berfungsi sebagai rumah sakit transit, serta RS Surabaya Utara yang dianggap lebih memungkinkan untuk dikembangkan dalam jangka pendek melalui renovasi fasilitas eksisting di kawasan Lapangan Tembak.
Baca Juga: DPRD Surabaya Kritik Klaim Nol Kemiskinan: Masih Banyak Warga Miskin Tak Tercatat
“Kami tidak ingin pembangunan rumah sakit menjadi beban fiskal tanpa kepastian manfaat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan dengan membangun fasilitas yang belum siap, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur,” ujarnya.
Aning juga menekankan pentingnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD BDH. Meskipun memiliki kinerja keuangan yang baik, rumah sakit tetap memerlukan pembaruan alat medis dan peningkatan layanan secara berkelanjutan.
“Permendagri masih memungkinkan pemberian dana APBD untuk BLUD. Maka, penting bagi Pemkot untuk tetap memberi perhatian agar pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan semata-mata berorientasi pada pendapatan,” jelasnya.
Editor : Yasin