Rabu, 22 Jul 2026 17:21 WIB

Rencana Proyek RSUD Selatan Belum Matang, DPRD Dorong Anggaran untuk RSUD BDH

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 13 Apr 2025 13:08 WIB

Selalu.id – DPRD Surabaya menyoroti rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dan membandingkannya dengan potensi pengembangan RSUD BDH.

Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Surabaya saat menggelar rapat evaluasi kinerja rumah sakit daerah khususnya manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi, Jumat (11/4/2025) lalu. 

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Pansus Aning Rahmawati menilai kinerja RSUD BDH menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan. Dengan pendapatan sebesar Rp 174 miliar dan pengeluaran Rp 167 miliar, rumah sakit ini dinilai memiliki kestabilan finansial yang kuat. 

Rencana pengembangan fasilitas di lahan seluas 5.000 meter persegi dinilai layak didorong, apalagi telah dilengkapi dengan visibility study yang komprehensif.

“Berdasarkan kajian yang ada, investasi sebesar Rp 500 miliar diperkirakan akan kembali dalam jangka waktu lima tahun. Ini adalah proyek yang terukur dan memiliki potensi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebaliknya, Aning menilai bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan masih belum matang, baik dari sisi perencanaan teknis maupun legalitas lahan. 

Hingga saat ini, proyek tersebut masih bergantung pada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dijadwalkan baru akan dilakukan pada 22 April 2025.

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

“Dengan waktu yang tersedia di tahun anggaran ini, hampir tidak mungkin pembangunan fisik dapat segera dimulai. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran sebesar Rp 305 miliar untuk proyek ini perlu dikaji ulang,” tegas Aning.

Ia menyarankan agar dana tersebut dialihkan untuk mempercepat penguatan RSUD BDH, yang dinilai lebih siap secara teknis dan administratif. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak nyata dan terukur dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Lebih lanjut, Aning juga menyoroti kondisi RS Surabaya Timur yang hingga kini masih berfungsi sebagai rumah sakit transit, serta RS Surabaya Utara yang dianggap lebih memungkinkan untuk dikembangkan dalam jangka pendek melalui renovasi fasilitas eksisting di kawasan Lapangan Tembak.

Baca Juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya

“Kami tidak ingin pembangunan rumah sakit menjadi beban fiskal tanpa kepastian manfaat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan dengan membangun fasilitas yang belum siap, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur,” ujarnya.

Aning juga menekankan pentingnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD BDH. Meskipun memiliki kinerja keuangan yang baik, rumah sakit tetap memerlukan pembaruan alat medis dan peningkatan layanan secara berkelanjutan.

“Permendagri masih memungkinkan pemberian dana APBD untuk BLUD. Maka, penting bagi Pemkot untuk tetap memberi perhatian agar pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan semata-mata berorientasi pada pendapatan,” jelasnya.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.