Kamis, 03 Sep 2026 14:57 WIB

Jalur Afirmasi SPMB Surabaya Diperluas, Peluang Anak Gamis Masuk SMPN Meningkat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 11 Apr 2025 09:14 WIB
Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh
Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya mulai bersiap menyambut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun ajaran 2025/2026.

 

Baca Juga: Dispendik Terjunkan Tim Supervisi Awasi MPLS di Surabaya

Tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) memberikan angin segar bagi keluarga kurang mampu. Kuota jalur afirmasi resmi ditambah dari 15 persen menjadi 20 persen.

 

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemkot untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil dan merata.

 

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin (gamis) dan pra-gamis memiliki kesempatan lebih luas untuk bersekolah di SMP negeri," ujar Yusuf, Jumat (11/4/2025).

 

SPMB tahun ini tetap menggunakan empat jalur utama: afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili. Namun, terdapat penyesuaian pada beberapa kuota:

 

Afirmasi: naik dari 15 persen menjadi 20 persen, untuk siswa dari keluarga miskin dan pra-miskin.

Mutasi: tetap 5 persen, untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas antar wilayah.

Prestasi: meningkat dari 30 persen menjadi 35 persen, mencakup prestasi akademik dan non-akademik.

Domisili: tetap 40 persen, dibagi menjadi dua:

Domisili 1 (20 persen): siswa yang tinggal di sekitar sekolah.

Domisili 2 (20 persen): siswa yang tinggal di kelurahan tanpa SMP negeri dalam satu kecamatan.

Baca Juga: Gagal Masuk Sekolah Negeri? Pemkot Surabaya Siapkan Jalur Swasta Berkualitas

 

 

 

Yusuf juga menyebutkan bahwa sistem zonasi tahun ini tidak lagi menggunakan jarak jalan, melainkan berdasarkan radius lurus (jari-jari) dari rumah siswa ke sekolah.

 

"Ini jauh lebih objektif. Kami telah bekerja sama dengan RT/RW, Dispendukcapil, dan Dinkominfo untuk memastikan akurasi datanya," jelasnya.

 

Agar pendaftaran berjalan lancar, Dispendik akan membuka masa uji coba (trial) bagi orang tua dan siswa. Yusuf juga mengingatkan bahwa setiap siswa hanya dapat mendaftar satu kali di satu jalur, namun masih bisa mencoba jalur lain jika gagal di pilihan pertama.

Baca Juga: Dispendikbud Sidoarjo Pastikan Kuota SPMB Aman, Bunda Tak Perlu Khawatir

 

"Misalnya anak dari keluarga gamis gagal di jalur afirmasi, dia masih bisa mendaftar lewat jalur prestasi atau domisili," jelasnya.

 

Ia menambahkan, pihaknya juga sedang meninjau ulang jumlah rombongan belajar (rombel) di tiap SMP negeri, untuk menjaga kualitas pembelajaran dan menghindari ketimpangan dengan sekolah swasta.

 

"Kami ingin pendidikan berkualitas bisa dirasakan secara merata, tanpa membuat sekolah swasta kekurangan murid," tutup Yusuf.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.