Jumat, 18 Apr 2025 11:44 WIB

Aset Surabaya Capai Rp55,9 Triliun, Pansus LKPJ Soroti Optimalisasi Pemanfaatan

  • Reporter : Ade Resty
  • | Jumat, 28 Mar 2025 11:48 WIB
Anggota Pansus LKPJ DPRD Surabaya, Aning Rahmawati

Anggota Pansus LKPJ DPRD Surabaya, Aning Rahmawati

selalu.id – Kota Surabaya memiliki total aset senilai Rp55,9 triliun yang berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal, terutama untuk aset tanah seluas 8 juta meter persegi yang tersebar di seluruh kecamatan.

 

Baca Juga: Aset Tanah Seluas 2.870 Meter di Jalan Bung Tomo Dikembalikan ke Pemkot Surabaya

Anggota Pansus LKPJ DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menekankan pentingnya evaluasi pemanfaatan aset agar lebih berdampak bagi masyarakat. Berdasarkan data, aset pemkot terdiri dari tanah senilai Rp33,15 triliun, gedung dan bangunan Rp7,13 triliun, jaringan irigasi Rp10,25 triliun, serta peralatan dan mesin Rp4,8 triliun.

 

“Surabaya ini kota kaya. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa memperkuat ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung program sosial seperti pengelolaan sampah,” ujar Aning kepada selalu.id, Jumat (28/3/2025).

 

Ia menyoroti revisi Perwali 25/2025 yang mengatur pemanfaatan aset daerah, menggantikan Perwali 1/2022. Saat ini, sewa aset maksimal Rp100 juta melalui appraisal. Menurut Aning, kebijakan ini perlu dikaji ulang karena masih banyak aset yang belum dimanfaatkan.

Baca Juga: Selidiki Peran PT KAI, DPRD Jatim Kawal Kasus Penertiban Aset di Jalan Penataran

 

“Apakah sosialisasinya kurang atau appraisal-nya terlalu mahal? Ini yang perlu kita dalami agar aset benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

 

Baca Juga: Gunakan Aset Pemkot Tanpa Izin, Puluhan Bangunan Liar di Kenjeran Digusur

Keberhasilan Surabaya menekan angka kemiskinan dari 5,02 persen menjadi 3,96 persen serta menurunkan pengangguran dari 9,79 persen menjadi 4,91 persen dinilai positif. Namun, Aning menegaskan, pencapaian ini harus diperkuat dengan pemanfaatan aset secara maksimal demi kesejahteraan warga.

 

“Jika perlu, perwalinya ditinjau ulang agar akses informasi lebih mudah dan biaya sewa lebih terjangkau,” pungkasnya.

Editor : Ading